Kuasa Hukum Naftali Kobepa Desak Gubernur Papua Tengah Segera Proses PAW Anggota DPRP Papua Tengah

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 6 Februari 2026 - 09:04 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yulianto, S.H., M.H., saat diwawancarai media

Yulianto, S.H., M.H., saat diwawancarai media

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA — Kantor Hukum Yuliyanto & Associates secara resmi mengajukan surat permintaan tindak lanjut kepada Gubernur Papua Tengah terkait proses peresmian dan pengangkatan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 025/NK/Y&A/II/2026 tertanggal 3 Februari 2026, yang merupakan surat ke-2 setelah sebelumnya tidak mendapat tanggapan dari pihak terkait.

Kuasa hukum Yuliyanto, S.H., M.H., yang bertindak atas nama kliennya Naftali Kobepa, menyampaikan bahwa hingga lebih dari 14 hari sejak surat pertama dikirimkan pada 8 Januari 2026, belum ada jawaban maupun tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Dasar Hukum dan Kronologi PAW

Yuliyanto menjelaskan, kliennya merupakan calon Anggota DPR Provinsi Papua Tengah pada Pemilu 2024 dari Daerah Pemilihan Papua Tengah VII yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa.

Baca Juga :  Satgas Damai Cartenz Tebar Keceriaan Bersama Anak-anak dan Warga di Enarotali

Berdasarkan Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 161/PY.03.1-SD/94/2025 tertanggal 14 Maret 2025, disebutkan bahwa Naftali Kobepa dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu, dengan perolehan suara terbanyak berikutnya nomor urut dua, menggantikan Simon Gobai.

Selain itu, DPR Papua Tengah juga telah menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Papua Tengah terkait usulan peresmian dan pengangkatan PAW Anggota DPR Papua Tengah masa jabatan 2024–2029.

Surat Partai dan Disposisi Pemprov

Dalam surat tersebut, kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa DPW Partai Kebangkitan Bangsa Papua Tengah telah mengirimkan surat bernomor 390/DPW-46/X/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 kepada Gubernur Papua Tengah, perihal permohonan pembatalan surat sebelumnya dan tindak lanjut PAW dari DPP PKB.

Surat tersebut telah melalui beberapa tahapan disposisi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, mulai dari Biro Umum Sekretariat Daerah, Biro Pemerintahan, hingga Pj Sekretaris Daerah, dan diarahkan untuk dilakukan koordinasi pertemuan.

Baca Juga :  Langkah Sunyi di Tengah Sunyi Papua, Polisi Hadir Untuk Mengobati

Namun demikian, hingga awal Februari 2026, atau sekitar dua bulan sejak surat diterima, proses PAW tersebut dinilai belum mendapatkan kepastian hukum.

Minta Kepastian Hukum

Atas kondisi tersebut, kuasa hukum meminta Gubernur Papua Tengah segera menindaklanjuti proses peresmian dan pengangkatan PAW Anggota DPR Provinsi Papua Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami meminta kepastian hukum agar proses peresmian dan pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dapat segera dilaksanakan,” tegas Yuliyanto dalam keterangannya.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, pimpinan DPR Papua Tengah, KPU, Bawaslu, serta pihak terkait lainnya.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru