JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Lima warga negara asing (WNA) asal China dan dua warga negara Indonesia (WNI) mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua serta Kejaksaan Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura.
Permohonan praperadilan tersebut didaftarkan pada 19 Desember 2025 oleh kuasa hukum para pemohon, yakni Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Yance Pohwain, S.H., M.H., dan Jeremy D. Geraldion Raharusun, S.H.
Kelima WNA asal China tersebut masing-masing Cao Hongtao alias Tony, Cheng Dong, Hu Bo, Zhou Linhua, dan Wang Chengdong, sedangkan dua WNI adalah Lim Hoi Siong alias Mikael dan Andi Muhamad Irhong Naeng.
Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan keabsahan penetapan status tersangka, penangkapan, penahanan, penahanan lanjutan tingkat penuntutan, serta tidak diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan oleh Penyidik Polda Papua.
“Penetapan tersangka hingga penahanan yang dilakukan terhadap klien kami tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan bertentangan dengan ketentuan KUHAP,” kata Dr. Anthon Raharusun kepada wartawan.



Para pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penambangan tanpa izin dan dijerat Pasal 158 jo Pasal 35 ayat (3) huruf a UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka telah ditahan sejak 1 September 2025 dan hingga kini masih berada di Rutan Lapas Kelas IIA Abepura.
Kuasa hukum menegaskan, kelima WNA China tersebut bukan pelaku penambangan, melainkan calon investor yang hanya melakukan survei awal atau studi kelayakan (feasibility study) di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Kegiatan tersebut, menurutnya, belum memasuki tahap operasi produksi seperti penambangan, pengolahan, pemurnian, maupun penjualan emas.
Selain itu, kegiatan eksplorasi dilakukan dalam kerja sama antara PT Sawerigading Internasional Group selaku pemilik proyek Cenderawasih Gold Mining dengan perusahaan China PT Indonesia Xiaomili Investment, yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertanggal April 2025.
Kuasa hukum juga menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah memberikan rekomendasi IUP Eksplorasi dan permohonan izin tersebut masih dalam proses di Kementerian ESDM, sebagaimana dibuktikan dengan sejumlah surat resmi dari Dinas ESDM Provinsi Papua. Bahkan, dalam surat keterangan dinas terkait, investor disebut dapat memulai kegiatan persiapan awal di lokasi.
“Karena itu, tidak benar jika klien kami disebut melakukan kegiatan pertambangan ilegal,” tegas Raharusun.
Lebih lanjut, pihak pemohon menilai penyidikan seharusnya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 UU Minerba, bukan sepenuhnya oleh penyidik Polri.
Melalui praperadilan ini, para pemohon meminta pengadilan menguji apakah tindakan aparat penegak hukum telah sesuai dengan prinsip due process of law, termasuk pemenuhan unsur dua alat bukti yang sah dan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah.
“Praperadilan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan praktik kriminalisasi terhadap warga negara maupun investor,” tutup kuasa hukum.










