JAKARTA, REPORTASEPAPUA – Selama puluhan tahun, pembangunan di Tanah Papua kerap dinilai belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berbagai institusi dan dokumen kebijakan percepatan pembangunan telah dilahirkan, namun pertanyaan mengenai arah dan efektivitas upaya tersebut terus mengemuka.
Menjawab hal itu, pemerintah secara resmi meluncurkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 pada Selasa, 16 Desember 2025. Dokumen strategis tersebut diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta.
RAPPP merupakan turunan dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041. Dokumen yang mulai disusun sejak Desember 2023 dan dirampungkan pada Oktober 2025 ini memuat 19 program prioritas dengan misi besar mewujudkan “Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif” dalam lima tahun ke depan.
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Paulus Waterpauw, menilai peluncuran RAPPP oleh BAPPENAS sebagai momentum penting dan monumental bagi masa depan pembangunan di Tanah Papua.
“Ini hari yang sangat monumental karena Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua merupakan wujud implementasi dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang berlaku dari 2022 hingga 2041,” ujar Paulus Waterpauw kepada wartawan di Kantor BAPPENASS Menteng.
Menurutnya, RAPPP 2025–2029 sangat berkaitan dengan arah kepemimpinan nasional saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita, termasuk penguatan 17 program prioritas dan sejumlah program quick wins yang harus dikawal bersama.
“Amanatnya jelas. Kita harus mendukung seluruh kebijakan itu dan mengawalnya dengan baik, sehingga ada harmonisasi antarkelembagaan dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Paulus mengatakan Papua saat ini membutuhkan perhatian besar dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai perhatian tersebut telah ditunjukkan oleh Presiden, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan implementasinya berjalan efektif di lapangan.
Dalam konteks itu, Komite Eksekutif diposisikan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah. “Tugas kami adalah menjadi agen penghubung, baik dari pusat ke daerah maupun dari daerah ke pusat, termasuk menyalurkan aspirasi dan harapan masyarakat melalui pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi,” jelasnya.
Namun demikian, Paulus tidak menampik masih adanya berbagai tantangan, khususnya terkait keterbatasan anggaran. Dengan bertambahnya jumlah provinsi dan daerah otonom baru di Papua, pembagian anggaran menjadi semakin kompleks.
“Anggaran yang diterima provinsi dan kabupaten/kota tentu terbagi. Ini bukan hal yang mudah, tetapi apa yang sudah ada harus kita kawal bersama dengan keterbukaan dan komunikasi yang baik,” ujarnya.
Paulus juga menyinggung adanya sejumlah masukan konstruktif dari pimpinan dan koordinator di Tanah Papua terkait penguatan sinergi pelaksanaan RAPPP. Ia menegaskan, seluruh pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk menjalankan rencana yang telah disepakati secara konsisten.
“Yang terpenting sekarang, apa yang sudah ada mari kita kawal bersama. Kami siap menjadi corong komunikasi agar pelaksanaan percepatan pembangunan Papua benar-benar tepat sasaran,” pungkas Paulus Waterpauw.










