JAKARTA, REPORTASEPAPUA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan komitmen kuat Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Tanah Papua. Hal tersebut disampaikan Tito usai memimpin rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Papua dan para kepala daerah se-Tanah Papua.
Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mematangkan konsep dan strategi pembangunan Papua secara komprehensif. Pembahasan lanjutan dijadwalkan akan digelar pada Kamis mendatang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas guna merumuskan langkah-langkah konkret percepatan pembangunan.
“Presiden dijadwalkan akan memberikan arahan langsung pada pukul 15.00 WIB terkait langkah-langkah strategis percepatan pembangunan di Papua,” ujar Tito.
Rapat lanjutan tersebut rencananya akan dihadiri seluruh kepala daerah se-Tanah Papua, sejumlah menteri, serta pimpinan lembaga terkait. Mendagri menegaskan, Presiden memiliki perhatian dan komitmen yang sangat kuat untuk memastikan pembangunan di Papua berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Papua, Paulus Waterpauw, menjelaskan bahwa komite memiliki peran strategis sebagai penghubung dan penyelaras berbagai program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Paulus menyampaikan, dalam arahan Mendagri ditegaskan bahwa Komite Eksekutif Percepatan Papua tidak bersifat operasional. Komite bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, serta pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Tanah Papua.
“Komite ini berperan sebagai jembatan. Selama ini masih terdapat program-program yang belum tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan baik. Kehadiran komite menjadi penting agar seluruh kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan sejalan dan saling mendukung,” jelas Paulus.
Menurutnya, komite juga ditugaskan untuk mempelajari secara menyeluruh program kementerian dan lembaga, sekaligus menyerap rencana serta aspirasi para gubernur, bupati, dan wali kota di Tanah Papua. Dengan demikian, kebutuhan daerah dan harapan masyarakat dapat terhubung langsung dengan kebijakan nasional.
“Kita ingin agar apa yang menjadi pikiran dan harapan pemerintah daerah serta masyarakat Papua bisa tersambung dengan program nasional. Sinkronisasi dan harmonisasi ini diharapkan terus berkembang dan semakin kuat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Paulus yang membidangi sektor perekonomian dan investasi menyoroti kondisi ekonomi Tanah Papua yang masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan pendapatan daerah. Ia menilai, investasi menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Namun demikian, ia mengakui masih adanya kendala, khususnya terkait persepsi keamanan dan stabilitas wilayah, yang membuat investor belum sepenuhnya yakin untuk berinvestasi di Papua.
“Oleh karena itu, mari kita jaga Tanah Papua dengan baik dan membangunnya bersama. Tugas kami di komite adalah menghubungkan para pihak agar Papua memperoleh modalitas dan peluang investasi, sehingga pembangunan dapat berjalan melalui investasi yang berkelanjutan,” pungkas Paulus.










