Sidang Lanjutan Korupsi Venue Aerosport Modelling Mimika: Lima Terdakwa Divonis, Kuasa Hukum Sebut Putusan “Peradilan Sesat”

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 11 Desember 2025 - 18:52 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jayapura, 10 Desember 2025 — Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan venue aerosport modelling kluster Mimika kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, Kota Jayapura, Rabu malam. Sidang yang beragenda pembacaan putusan ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Thobias Benggian, didampingi Lidia Awinero dan Andi Mattalatta sebagai anggota.

Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan putusan kepada tiga terdakwa, yakni Ade Jalaludin, Roelly Koestama, dan Suyani. Ketiganya dinyatakan terbukti bersalah dalam dakwaan subsider sehingga harus menjalani hukuman pidana.

Pembangunan venue aerosport modelling yang dibiayai APBD Dinas PUPR Mimika tersebut dinyatakan menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp31 miliar. Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 tentang Tipikor.

Ketua Majelis Hakim Thobias Benggian menyatakan, Ade Jalaludin divonis 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider 6 bulan kurungan, serta tetap ditahan dengan pengurangan masa tahanan.

Sementara itu, Roelly Koestama, selaku konsultan pengawas, dinyatakan tidak terbukti pada dakwaan primer, namun terbukti dalam dakwaan subsider. Ia dijatuhi pidana 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan.

Baca Juga :  Inilah Kerjanyata Operasi Damai Cartenz 2026 Wujudkan Kedamaian Melalui Bersih Gereja di Kuala Kencana

Terdakwa Suyani juga dibebaskan dari dakwaan primer, namun dinyatakan terbukti bersalah pada dakwaan subsider. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan, serta tetap ditahan di Lapas Abepura.

Kuasa hukum ketiga terdakwa menyatakan masih pikir-pikir atas putusan tersebut, sedangkan Jaksa Penuntut Umum memastikan akan mengajukan banding.

Majelis Hakim kemudian menskor sidang selama lima menit untuk melanjutkan agenda putusan bagi dua terdakwa lain dalam berkas terpisah.


Putusan untuk Robert Mayaut dan Yohanis Kurnala

Dalam berkas terpisah (split), Majelis Hakim yang kali ini diketuai Lidia Awinero menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Dominggus Robert Mayaut dan Yohanis Paulus Kurnala. Keduanya dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan primer, namun terbukti bersalah dalam dakwaan subsider.

Dominggus Robert Mayaut dijatuhi pidana 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan, sama seperti Yohanis Paulus Kurnala yang juga divonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan.


Kuasa Hukum: Putusan Ini Cerminkan “Peradilan Sesat”

Kuasa hukum Robert Mayaut, Anthon Raharusun, menilai putusan majelis hakim tidak mencerminkan keadilan. Ia menyebut putusan tersebut “menurunkan nilai keadilan” serta menggambarkan “peradilan sesat” karena, menurutnya, fakta persidangan tidak menunjukkan keterlibatan terdakwa.

Baca Juga :  Upacara Hardiknas di Keneyam, Bupati Ajak Wujudkan Pendidikan Bermutu

“Ini putusan yang menciderai rasa keadilan para terdakwa. Hakim menghukum orang yang secara fakta sama sekali tidak terbukti,” tegas Anthon.

Ia juga menyoroti pertimbangan majelis hakim yang menurutnya hanya bersandar pada perhitungan ahli konstruksi dan ahli hukum keuangan negara. Menurutnya, kedua ahli tersebut tidak berwenang menyatakan besaran kerugian negara.

“Yang berhak menentukan ada atau tidaknya kerugian negara adalah lembaga negara seperti BPK atau minimal BPKP,” ujarnya.

Anthon menilai pertimbangan hakim terlalu mendasarkan diri pada dakwaan jaksa tanpa mengkonfirmasi fakta-fakta persidangan. Ia menyebut putusan tersebut “lahir dari perjalanan sesat” karena menghukum terdakwa dengan bukti yang dianggap minim.

Meski menghormati putusan pengadilan, pihaknya memastikan akan melakukan upaya hukum lanjutan. “Jaksa akan banding, dan kami akan mengajukan kontra memori kasasi. Banyak kekeliruan hukum yang akan kami bongkar,” tegasnya.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 120 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru