JAYAPURA, REPORTASEPAPUA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua memastikan bahwa Ketua Harian PB PON XX Papua YW hingga kini masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.
Penegasan ini disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua, Nixon Mahuse, dalam jumpa pers di Jayapura, Jumat (5/12/2025).
“Terhadap Saudara Ketua Harian, statusnya masih sebagai saksi dan belum tersangka. Ini bagian dari proses hukum yang berjalan. Pengembalian kerugian negara menunjukkan itikad baik,” ujar Nixon.
Pengembalian Uang Negara Tidak Menghapus Delik Pidana
Meski memuji langkah YW yang mengembalikan sebagian kerugian negara, Nixon menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak serta merta menghilangkan kemungkinan dipidana.
Ia merujuk Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
“Ini harus dipahami bersama. Pengembalian kerugian negara tidak otomatis menghapus pidana. Semua kembali pada keputusan pimpinan, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Papua,” jelasnya.
Masih Ada Sisa Rp 31 Miliar Lebih
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai batas waktu pengembalian karena masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp 31 miliar lebih, Nixon menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya bergantung pada YW dan tim kuasa hukumnya.
“Apakah akan dikembalikan seluruhnya pada Desember ini, kita lihat saja. Inti dari delik korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Kalau pun seseorang dihukum tapi uang negara tidak kembali, negara tetap rugi,” tegas Nixon.
Ia menambahkan bahwa ketika terpidana dipenjara, negara tetap harus menanggung biaya makan dan pembinaan sehingga aspek pemulihan kerugian negara menjadi prioritas.
Dua Kali Setor Uang ke Kejati Papua
Dari catatan Kejati Papua, YW melalui tim kuasa hukumnya telah dua kali melakukan penyetoran uang ke kas Kejaksaan Tinggi Papua:
• 19 Agustus 2025 sebesar Rp 10 miliar
• 5 Desember 2025 sebesar Rp 5 miliar
Total pengembalian hingga saat ini mencapai Rp 15 miliar, menyisakan sekitar Rp 31 miliar lebih yang masih harus dikembalikan sesuai temuan penyidik.










