JAYAPURA, reportasepapua – Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Papua bersama Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara Tk. II Jayapura menggelar audiensi dengan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua, Kamis (27/11/2025). Pertemuan ini digelar untuk memberikan klarifikasi resmi terkait prosedur pelayanan medis dalam kasus pasien rujukan yang sebelumnya ramai dibahas publik.
Audiensi tersebut dihadiri Kabid Dokkes Polda Papua Kombes Pol dr. Bambang Pitoyo Nugroho, Sp.S., M.H., QHIA, Karumkit Bhayangkara AKBP Dr. dr. Rommy Sebastian, M.Kes., M.H., CPM, perwakilan Komnas HAM Papua Melky Weruin, serta dokter spesialis kandungan dr. Alberthzon Rabgrageri, Sp.OG.
Dalam penjelasannya, AKBP Rommy Sebastian menegaskan bahwa informasi terkait dugaan permintaan biaya sebelum pelayanan medis adalah tidak benar. Menurutnya, penyampaian tarif kamar VIP yang beredar di media sosial merupakan bagian dari transparansi pelayanan sesuai ketentuan regulasi.
“Penyampaian tarif kamar VIP (Rp3–4 juta) dilakukan karena kamar yang tersedia tinggal satu. Informasi tersebut bukan permintaan uang muka atau syarat pelayanan. Narasi yang beredar di media sosial perlu kami luruskan,” jelasnya.
Dokter jaga IGD, dr. Ary Winanti Putri, turut memaparkan kondisi pasien rujukan dari RSUD Yowari yang datang dalam keadaan gawat janin. Pasien diperiksa di area depan IGD karena menolak berbaring, sebelum akhirnya keluarga memutuskan merujuk kembali ke fasilitas kesehatan lain.
Staf administrasi IGD, Anjani, juga memastikan bahwa tidak ada permintaan pembayaran di awal. Penyampaian informasi hanya berkaitan dengan ketersediaan kamar dan status kepesertaan BPJS pasien.
Sementara itu, dr. Alberthzon Rabgrageri, Sp.OG, yang hadir sebagai tenaga ahli, menyampaikan hasil telaah medis terkait kronologi kondisi pasien dari fasilitas kesehatan sebelumnya. Ia menyebut bahwa penyebab utama kondisi kritis pasien berasal dari keterlambatan pengambilan keputusan medis dan tidak optimalnya kesiapan fasilitas awal.
“Dua nyawa tidak bisa diselamatkan. Faktor utama berasal dari keterlambatan tindakan dan prosedur yang tidak sesuai standar di fasilitas awal, termasuk tidak tersedianya dokter kandungan dan anestesi saat tindakan induksi dilakukan,” paparnya.
Perwakilan Komnas HAM Papua, Melky Weruin, menyatakan bahwa audiensi ini memberikan kejelasan yang diperlukan. Pihaknya menilai bahwa persoalan utama dalam kasus ini bersumber dari kurangnya koordinasi antar rumah sakit dan miskomunikasi antara tenaga medis dengan keluarga pasien.
“Kami memahami bahwa penyampaian tarif kamar adalah bagian dari transparansi. Titik persoalan justru terletak pada koordinasi rujukan dan komunikasi dengan keluarga,” ujar Melky.
Komnas HAM Papua mendorong agar mekanisme komunikasi, transparansi informasi, serta sistem rujukan antar fasilitas kesehatan di wilayah Papua diperkuat sehingga insiden serupa tidak kembali terjadi.










