JAYAPURA, reportasepapua – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Papua bertemu Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, di ruang kerjanya pada Selasa, 25 November 2025. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi KPID Papua untuk menyampaikan berbagai persoalan kelembagaan yang selama ini menghambat pelaksanaan tugas pengawasan penyiaran di daerah.
Ketua KPID Papua, Rusni Abaidata, menjelaskan bahwa salah satu isu utama yang dibahas adalah belum diprosesnya perpanjangan Surat Keputusan (SK) tujuh anggota komisioner. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya operasional lembaga, termasuk terhambatnya belanja dan pelaksanaan program-program KPID.
“Selama ini kami tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal. Salah satunya terkait operasional dan belanja KPID yang terhambat, sehingga program-program tidak berjalan optimal,” ujar Rusni.
Selain SK kepengurusan, KPID Papua juga menghadapi persoalan terkait gedung kantor sekretariat. Kontrak penggunaan kantor sebelumnya telah berakhir sehingga komisioner, staf sekretariat, dan tim pendukung tidak lagi memiliki ruang kerja yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan, koordinasi dengan lembaga penyiaran, maupun layanan aduan masyarakat.
KPID Papua turut menyampaikan belum terealisasinya sejumlah hak komisioner dan staf sejak 2023 hingga 2025 akibat minimnya anggaran dan belum adanya penyelesaian oleh pejabat sebelumnya.
Rusni menyebut pertemuan dengan Gubernur Papua membawa harapan baru bagi penguatan kelembagaan KPID. “Tuhan baik, ini kesempatan berharga bagi kami. Gubernur menerima kami dengan baik dan memberikan harapan positif bagi KPID,” katanya.
Ia menegaskan bahwa KPID membutuhkan kantor yang representatif untuk memastikan pengawasan penyiaran berjalan efektif, terutama dalam membangun komunikasi intensif dengan media serta menerima dan menindaklanjuti aduan isi siaran dari masyarakat.
Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, mengapresiasi komitmen para komisioner yang tetap menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang meski dalam berbagai keterbatasan. Ia meminta KPID tetap bekerja sesuai kewenangannya sambil pemerintah mencari solusi, termasuk penyediaan gedung sekretariat yang layak.
Melalui pertemuan ini, KPID Papua berharap pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan memadai agar lembaga penyiaran independen tersebut dapat kembali bekerja secara profesional dan optimal demi kepentingan publik di Tanah Papua. (anto)










