JAYAPURA, reportasepapua – Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS) mendesak pencopotan Direktur RSUD Yowari menyusul kematian tragis Irene Sokoy, ibu hamil yang meninggal bersama bayinya setelah diduga kuat tidak mendapatkan pelayanan medis yang semestinya. Aksi ini menjadi alarm keras atas bobroknya pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura yang selama bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat.
Puluhan warga adat Sentani yang tergabung dalam ASBS mendatangi Kantor DPRK Jayapura, Selasa (25/11) siang. Dengan spanduk protes, mereka menuntut pertanggungjawaban penuh dari manajemen RSUD Yowari.
Menurut ASBS, kasus Irene bukan sekadar insiden tunggal, tetapi cerminan rapuhnya sistem kesehatan yang melemahkan aspek paling mendasar: keselamatan pasien.
Ketua ASBS, John Maurits Suebu, menilai RSUD Yowari telah gagal menjalankan fungsi kemanusiaannya.
“Manajemen pelayanan RS Yowari harus diperbaiki dan mengutamakan keselamatan manusia. Kami melihat RSUD Yowari seperti kantor pencari kerja, semua harus ada surat lengkap dulu baru dilayani. Akibatnya anak kami meninggal,” tegasnya.
ASBS juga menuding pimpinan RSY tak memiliki kesiapsiagaan krisis, terutama di layanan kegawatdaruratan ibu dan anak. Mereka menilai ketiadaan dokter kandungan saat kejadian adalah bentuk kelalaian sistemik yang tidak bisa terus dibiarkan.
Selain menuntut pencopotan direktur, massa juga meminta Pemda segera meningkatkan fasilitas rumah sakit, menambah dokter spesialis, memperbaiki mekanisme rujukan, hingga menjatuhkan denda adat kepada direktur sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Ketua DPRK Jayapura, Rudy Bukanaung, merespons tekanan publik tersebut dengan mengatakan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Komisi C sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan para pihak terkait. Hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.
Sikap DPRK dinilai sebagai langkah awal, namun tidak cukup untuk menjawab maraknya persoalan struktural di rumah sakit pemerintah, mulai dari kekurangan tenaga spesialis, minimnya standar emergency response, hingga rumor adanya permintaan uang muka yang kerap memberatkan pasien.
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan akan melakukan audit maternal untuk menelusuri secara resmi penyebab kematian Irene. Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, bahkan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga dan menegaskan akan mengevaluasi pimpinan rumah sakit.
Tragedi ini bermula ketika Irene mengalami kontraksi pada Minggu (16/11/2025). Keluarga menyebut pelayanan awal di RSUD Yowari sangat lambat, dan tidak ada dokter kandungan yang bertugas. Setelah menunggu lama untuk rujukan, keluarga membawa Irene ke beberapa rumah sakit lain di Jayapura, namun kembali tidak mendapatkan pelayanan dengan alasan ruang penuh hingga permintaan biaya tambahan. Kondisi Irene memburuk dalam perjalanan menuju RSUD Dok II. Ia mengalami kejang hebat dan dinyatakan meninggal bersama bayinya pada Senin dini hari.
Kasus ini kembali mempertegas bahwa layanan kesehatan di Papua masih jauh dari standar keselamatan, dengan koordinasi antarrumah sakit yang amburadul, tenaga medis terbatas, dan ketidakjelasan SOP layanan darurat. Publik kini menanti apakah pemerintah berani melakukan pembenahan nyata, atau tragedi seperti Irene Sokoy—yang seharusnya bisa dicegah—akan terus berulang.










