Jayapura, Jumat (7/11/2025) — Puluhan Kepala Kampung dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke-2 atas perkara dualisme pengangkatan Kepala Kampung. Kedatangan mereka didampingi tim kuasa hukum dari Kantor Advokat Pieter Ell & Rekan.
Empat perwakilan Kepala Kampung — Salim Mattuan, Antius Well, Fredi Kobak, dan Yorakim Kobak — hadir langsung untuk menyampaikan permohonan tersebut. Mereka sebelumnya menjadi tergugat bersama Bupati Yahukimo, dalam perkara yang diajukan oleh Nikolaus serta sejumlah Kepala Kampung yang diganti melalui SK Bupati Nomor 298 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Kepala Kampung periode 2021–2027.
Perkara itu terus berlanjut hingga upaya hukum PK pertama, yang diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 174/PK.TUN/2023. Dalam putusan tersebut, MA memerintahkan Bupati Yahukimo untuk membatalkan SK 298/2021 dan mengaktifkan kembali SK Nomor 147 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Kampung tertanggal 25 Maret 2021.
Melalui Kuasa Hukum H. Rahman Ramli, para Kepala Kampung kini mengajukan PK kedua dengan membawa novum (bukti baru). Rahman menjelaskan bahwa dokumen yang didaftarkan di Bank Papua Cabang Dekai untuk penerimaan dana desa periode Januari–Maret 2021 ternyata menggunakan SK Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Kepala Kampung periode 26 April–16 Oktober 2021.
“Ini berdasarkan SK Nomor 298 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kampung periode 2021–2027. Sementara SK Nomor 147 Tahun 2021 tidak pernah terdaftar di Bank Papua Cabang Dekai,” jelas Rahman Ramli didampingi kuasa hukum lainnya, Takamuly.
Rahman menambahkan bahwa saat mendaftarkan PK, mereka datang bersama puluhan pihak yang terdiri dari Kepala Kampung, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Berkas permohonan PK resmi diterima oleh Panitera PTUN Jayapura, Ade Rudianto.










