Perseteruan antara Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol yang viral di berbagai platform media sosial, dinilai sebagai bentuk disharmoni kepemimpinan yang kini terjadi secara terang-terangan di hadapan publik Papua.
Menurut pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, konflik antara kepala daerah dan wakilnya bukan hal baru. Ia menjelaskan bahwa ketidakharmonisan tersebut umumnya disebabkan oleh tidak adanya kesamaan visi dan misi saat pencalonan, pembatasan peran wakil oleh kepala daerah, perbedaan afiliasi politik, serta pengaruh elit atau kepentingan kelompok tertentu.
“Dalam proses pencalonan, pasangan kepala daerah dan wakilnya sering kali disatukan karena pertimbangan elektoral, bukan kesamaan visi. Ketika sudah berkuasa, hal ini berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Nasarudin.
Ia menambahkan, pembatasan peran oleh kepala daerah menjadi salah satu faktor paling dominan. Wakil kepala daerah kerap hanya dijadikan simbol tanpa kewenangan jelas — istilah yang dikenal di masyarakat sebagai ‘ban serep’.
Selain itu, perbedaan ideologi dan latar belakang partai politik turut memperburuk situasi. “Jika keduanya berasal dari afiliasi politik yang berbeda, gesekan akan muncul karena perbedaan pandangan dalam menjalankan kebijakan,” tambahnya.
Faktor lain yang tak kalah penting adalah pengaruh eksternal dari elit politik dan kelompok kepentingan. Jika wakil kepala daerah tidak sejalan dengan kelompok tertentu, maka dinamika pemerintahan bisa menjadi tidak seimbang.
“Ambisi politik juga kerap jadi pemicu. Seorang wakil kepala daerah yang berencana maju di periode berikutnya mulai menyiapkan pengaruh dan sumber daya, dan hal ini sering kali menciptakan ketegangan internal,” jelas Nasarudin.
Selain itu, ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antara gubernur dan wakil gubernur juga berpotensi menciptakan friksi. Banyak kasus di mana wakil kepala daerah merasa tidak diberi ruang untuk mengeksekusi program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Nasarudin menilai, kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Papua Pegunungan. “Hampir semua daerah mengalami hal serupa, hanya saja tidak semua pertengkaran muncul ke publik. Kadang kita baru tahu ketika wakil kepala daerah melapor ke KPK atau memilih mundur di tengah jalan,” ujarnya.
Ia menegaskan, disharmoni di tingkat pimpinan daerah dapat mengganggu stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan, bahkan memecah konsentrasi birokrasi. “Yang paling dirugikan tentu masyarakat, karena konflik politik di atas akan berdampak langsung pada pelayanan publik,” tutupnya.










