Papua dan Potensi Unjuk Rasa: Apa yang Menjadi Pemantik Setelah PSU Pilkada?

- Jurnalis

Selasa, 2 September 2025 - 12:13 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Indonesia baru-baru ini diwarnai oleh serangkaian aksi unjuk rasa yang berlangsung di berbagai wilayah. Penyampaian aspirasi masyarakat di ruang publik ini, sayangnya, diikuti dengan kericuhan yang tidak hanya melumpuhkan transportasi umum, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas publik. Tak sedikit korban berjatuhan, baik dari pihak demonstran maupun kepolisian.

Aksi unjuk rasa ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga merambah ke kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan. Awalnya, demonstrasi ini merupakan luapan kekecewaan masyarakat terhadap para anggota DPR, namun kemudian meluas menjadi kemarahan terhadap aparat kepolisian.

Lantas, apakah Papua juga berpotensi mengalami unjuk rasa serupa? Menurut Nasarudin Sili Luli, Direktur NSL Political Consultant and Strategic Campaign, potensi tersebut ada.

Paska PSU Pilkada yang masih menyisakan persoalan

Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua yang lalu, masih ada sejumlah masalah yang belum terselesaikan secara transparan dan terbuka, yang dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Aksi unjuk rasa yang kini meluas di seluruh Indonesia bisa menjadi motivasi dukungan solidaritas dari berbagai elemen. Sebab, kemarahan masyarakat Papua terhadap hasil PSU Pilkada Papua masih mengendap dan belum sepenuhnya terungkap.

Baca Juga :  KEMBANGKAN JARINGAN PEREDARAN AMUNISI ILEGAL DI JAYAPURA, SATGAS DAMAI CARTENZ AMANKAN DUA ORANG

“Ini bukan hanya tentang isu atau tuntutan aksi unjuk rasa, tetapi lebih kepada memanfaatkan momentum yang ada untuk melakukan aksi unjuk rasa,” ujarnya.

Nasarudin menambahkan bahwa saat ini, berbagai aksi demonstrasi di daerah-daerah yang mengarah pada penyelenggara negara dan aparat kepolisian, akan semakin memperkuat kesadaran masyarakat akan perlunya menyuarakan ketidakpuasan mereka.

Korelasi Kecurangan dan Pelanggaran pada PSU Pilkada Papua

Kecurangan dan pelanggaran yang terjadi saat PSU Pilkada Papua kemarin bisa menjadi pemantik bagi masyarakat untuk melanjutkan konsolidasi dalam melupakan kemarahan dan ketidakpercayaan terhadap hasil Pilkada tersebut. Hal ini juga terkonfirmasi dari permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum BTM-CK dalam gugatannya di Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan dugaan keterlibatan penyelenggara pemilu yang tidak netral, termasuk Menteri ESDM, PJ Gubernur Papua, aparat kepolisian, dan Bupati.

Baca Juga :  BUPATI TELUK WONDAMA TERIMA LULUSAN ASAL TELUK WONDAMA DARI SMA BOPKRI YOGYAKARTA

“Jadi, jika aksi unjuk rasa dilakukan, saya kira isu dan momentumnya sangat bersesuaian,” ujar Nasarudin.

Harapan terhadap Masyarakat Papua

Namun demikian, kita semua berharap bahwa masyarakat Papua adalah masyarakat yang cinta damai dan tidak mudah terpancing oleh isu hoaks yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Saya juga mengimbau agar para elit politik dan tim sukses masing-masing pasangan calon untuk menahan diri, menggunakan media sosial dengan bijak, dan tidak saling menghina atau menjatuhkan harkat martabat sesama anak Papua.

Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian, bergandengan tangan, dan terus membangun tanah Papua dengan penuh semangat persatuan.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru