JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia mendorong pengembangan potensi wisata di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG), khususnya di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Dorongan tersebut mengemuka dalam forum diskusi pendampingan bertajuk “Penguatan Potensi Wisata Perbatasan” yang digelar pada Rabu, 2 Juli 2025, di Kantor Kampung Mosso. Diskusi ini turut menghadirkan tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan melibatkan berbagai elemen pemerintah, CIQS (Customs, Immigration, Quarantine and Security), serta tokoh adat dan masyarakat setempat.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kampung Mosso, Billiam Wepa Foa, dan diisi dengan pemaparan awal oleh Dosen ITB, Dr. Ninik Suhartini dan Dr. Isnu Pratama. Forum ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat adat serta memetakan potensi wisata yang belum tergarap optimal seperti kolam air panas, air berwarna hijau, air terjun, kolam pemancingan, dan desa adat.
Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampung Mosso, Abner Rehwi, dalam paparannya menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat dalam mengelola potensi wisata. Hal senada juga diungkapkan Oscar, Ketua RW 1, yang menyebut bahwa berbagai usulan pengembangan pariwisata telah diajukan, namun masih memerlukan dukungan nyata dari pemerintah.
Memasuki sesi dialog, Kasubid Pengembangan Kawasan PLBN Skouw, Muammar Asrawi, menjelaskan rencana pembukaan objek wisata baru seperti “tebing karang” yang memiliki potensi besar di sekitar area PLBN. Ia menekankan pentingnya regulasi yang mendukung dan penyebaran informasi yang lebih luas agar kawasan perbatasan tidak hanya menjadi tempat lintas, tetapi juga destinasi wisata.
Dukungan juga datang dari instansi CIQS. Perwakilan Imigrasi, Yosafat, menilai bahwa kemudahan akses keimigrasian dan promosi wisata lintas negara menjadi kunci untuk menarik wisatawan internasional. Dari sisi Bea Cukai, Syors Kespo menyatakan perlunya kolaborasi erat dengan masyarakat adat sebagai pemilik lahan dan budaya.
Herman dari Radio Republik Indonesia (RRI) menambahkan bahwa pembangunan harus difokuskan pada kawasan yang sudah memiliki infrastruktur dasar, termasuk optimalisasi pasar lokal agar memberi dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.
Secara terpisah, Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya forum diskusi ini. Ia menyebut keterlibatan akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat adat menjadi bagian dari upaya konkret mengembangkan pariwisata perbatasan secara berkelanjutan. “Kami sadar bahwa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, informasi wisata, hingga pola pikir masyarakat masih ada. Karena itu dibutuhkan sinergi semua pihak,” tegasnya.
Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal penyusunan roadmap pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan perbatasan, yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat dan membuka peluang ekonomi baru di wilayah perbatasan RI-PNG.
Turut hadir dalam forum ini antara lain Guru Besar ITB Prof. Ir. Heru Purboyo Hidayat Putro, DEA, Kepala Distrik Muara Tami Bob Hendro Fonataba, pejabat Dinas Pariwisata Kota Jayapura, tokoh adat Kampung Mosso, serta sejumlah perwakilan perempuan dan kelompok masyarakat lokal.










