JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Empat pejabat kesehatan asal Papua Nugini (PNG) telah diringkus Imigrasi Jayapura sejak 17 Mei 2025, dan saat ini menjadi tahanan LP Abepura, atas dugaan pelanggaran Keimigrasian.
Menariknya, kehadiran 4 pejabat Kesehatan asal negara tetangga tersebut datang ke Kota Jayapura atas undangan resmi RS Bhayangkara Polda Papua.
Keempatnya, termasuk seorang CEO rumah sakit pemerintah di West Sepik PNG, dijebloskan ke sel tahanan pasca memenuhi undangan resmi tersebut. Mereka adalah Adrian Lohumbo (CEO West Sepik Provincial Health Authority), Nimbaken Tibli (pejabat keuangan), Amstrong Kupe (perawat), dan Melchior Nemo (petugas kamar jenazah).
Keempatnya datang ke Jayapura pada 16 Mei 2025 atas dasar undangan tertulis Kepala RS Bhayangkara Jayapura guna membangun kerja sama pelayanan kesehatan lintas batas. Namun alih-alih pulang dengan membawa hasil kunjungan, keempat tamu resmi negara sahabat ini justru ditangkap petugas Imigrasi di sebuah hotel pada 17 Mei 2025 saat hendak pulang kembali ke negaranya.
Ironisnya, setelah sempat menjalani pemeriksaan di Pos Lintas Batas Skouw tanpa masalah, mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Keimigrasian.
Sebagaimana dokumen penahanan dari Kejaksaan Negeri Jayapura yang diterima Redaksi, ke 4 WNA PNG tersebut telah menjalani perpanjangan waktu penahanan. Dalam Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura No. B-271C/R.1.10.3/Eku.1/06/2025 merincikan uraian singkat perkara bahwa pada Sabtu (17/5/2025) bertempat di Hotel Maxone, Kota Jayapura terjadi Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara PNG atas nama Adrian Lohumbo, Amstrong Kupe, dan Nimbaken Tibli melanggar Pasal 119 atau 113 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 KUHP.
Karena kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai, penahanan ketiganya diperpanjang selama 40 hari terhitung sejak 17 Juni 2025 sampai dengan 26 Juli 2025 di Rutan Lapas Kelas II A Abepura.
Kuasa Hukum keempat WNA Anton Raharusun, mengecam keras penahanan ini dan menilainya sebagai bentuk kriminalisasi.
Ia mengklaim kliennya tak melanggar hukum apa pun dan menegaskan mereka hanya memenuhi undangan resmi Pemerintah Indonesia.
“Kami menilai ini bentuk penjebakan. Kalau memang dokumen mereka tidak lengkap, mengapa dibebaskan lewat pos Imigrasi Skouw, lalu baru ditangkap ketika hendak pulang? Ini ada kejanggalan,” heran Anton.
Bahkan tak hanya itu saja, belakangan muncul pula dugaan praktik pemerasan yang memalukan.
Beber Anton, menurut pengakuan Adrian Lohumbo bahwa dompetnya sempat diperiksa petugas Imigrasi dan uang tunai sekitar 7 juta rupiah raib begitu saja.
Lebih parah lagi, salah seorang oknum pejabat Imigrasi setempat diduga meminta uang tebusan senilai 80.000 kina atau setara lebih dari Rp300 juta sebagai syarat pembebasan mereka.
“Ini adalah pemerasan terang-terangan. Kami tidak akan diam, kami akan bawa kasus ini ke Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahkan kalau perlu ke tingkat internasional,” cetus Anton berang.
Pihak imigrasi berdalih para WNA tersebut masuk tanpa visa resmi, sehingga melanggar Pasal 113 dan 119 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Kuasa hukum menuntut penghentian proses pidana dan pemulangan segera ke negara asal guna menjaga hubungan baik Indonesia – Papua Nugini.
“Kami tidak akan mundur, oknum pejabat yang diduga memeras harus dicopot. Ini memalukan, mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia,” tegas Anton.
Delapan Warga Negara Papua Nugini Ditangkap Imigrasi Jayapura, Satu Dideportasi
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura menangkap delapan warga negara asing (WNA) asal Papua Nugini dalam sebuah operasi pengawasan keimigrasian yang digelar pada 17 Mei 2025. Mereka diamankan di sebuah hotel di Kota Jayapura karena diduga masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan resmi di pos lintas batas.
Dari delapan orang yang diamankan, tujuh di antaranya saat ini masih menjalani proses hukum, sementara satu orang telah dipulangkan ke negaranya karena masuk menggunakan visa on arrival, sehingga tidak ditemukan pelanggaran.
Kepala Kantor Imigrasi Jayapura, Sutejo, menyatakan bahwa tindakan penangkapan ini merupakan bentuk komitmen dalam menegakkan hukum keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia. “Penanganan terhadap kasus ini merupakan bagian dari upaya memberikan efek jera kepada warga negara asing yang melanggar aturan,” tegasnya.
Ketujuh WNA yang masih ditahan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp500 juta.
Imigrasi Jayapura juga mengimbau kepada seluruh warga negara asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia agar terlebih dahulu melengkapi dokumen keimigrasian, seperti visa atau izin masuk resmi, guna menghindari sanksi hukum.
Kasus ini menjadi sorotan publik di tengah meningkatnya pengawasan terhadap aktivitas WNA, khususnya di kawasan perbatasan Papua yang berbagi wilayah dengan negara tetangga Papua Nugini. (rkd)
















