BIAK, REPORTASEPAPUA – Kasus Tanah milik Daniel Restun yang sedang ditangani oleh Penyidik Satreskrim Polres Biak Numfor masih terus berlanjut dan saat ini berkas perkara pidana Tersangka LW telah diserahkan oleh Penyidik ke Kejaksaan Negeri Biak Numfor dan telah diterima di Kejaksaan Negeri Biak Numfor pada tanggal 17 Maret 2025 dan hasil Penyidikan dinyatakan sudah lengkap.
Sebelumnya Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan penyitaan terhadap sertipikat asli nomor 242 yang terletak di Kelurahan Karang Mulia, Biak.
Berkaitan dengan itu Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor secara resmi telah mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Resor Biak Numfor dengan surat Nomor : B-762/R.1.12/Eoh.1/05/2025 tertanggal 22 Mei 2025, Perihal : Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara LW melanggar Pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 264 Ayat (1), dan menyatakan berkas perkara sudah lengkap atau P-21 pada tanggal 22 Mei 2025. Dan pada tanggal 23 Mei 2025 penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Biak Numfor dengan surat nomor B/799/V/2025/Satreskrim tertanggal 23 Mei 2025.
Lebih lanjut Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor telah memerintahkan supaya Penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.
Diharapkan keseriusan semua pihak tetap menjalankan tugas dan fungsinya untuk menangani perkara dugaan mafia tanah yang dilakukan oknum di Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor dan membongkar sampai keakar-akarnya.
Masih terkait dugaan mafia tanah bahwa munculnya Sertipikat Hak Milik nomor 242/Karang Mulia yang menjadi objek dalam perkara pidana atas nama Tersangka LW yang disangka melanggar pertama pasal 378 KUHP atau kedua pasal 264 ayat (1) KUHP yang telah ditetapkan P-21 pada tanggal 22 Mei 2025 oleh Kejaksaan Negeri Biak Numfor tersebut perolehannya diduga menggunakan data-data palsu dan oknum yang menandatangani sertipikat diduga terlibat dalam proses penerbitan sertipikat tersebut.
Kuasa Hukum Pelapor Daniel Restun YULIYANTO & ASSOCIATES tidak puas hanya 1 oknum yang menjadi Tersangka. Oleh karenanya kami menindaklanjuti dengan membuat laporan polisi ke-2 (dua) pada tanggal 28 Mei 2025 pukul 15.30 Wit di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Biak Numfor dengan Surat Tanda Terima Pengaduan Masyarakat Nomor : Dumas/134/V/2025/SPKT/POLRES BIAK NUMFOR/POLDA PAPUA.
“yakni Terlapor pemegang sertpikat hak milik 242/Karang Mulia bahkan Panitia tanah, juru ukur hingga pejabat BPN yang menandatangani SHM terbit semua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena patut diduga mereka semua punya andil besar melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 264 ayat (1) KUHP,” Jelasnya.
Adapun Pasal yang harus dikenai lagi oleh kuasa hukum yaitu:
Pasal 263 ayat (1) KUHP :
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Pasal 264 ayat (1) KUHP :
Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
- Akta – akta otentik;
- Surat hutang atau sertipikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari sesuatu Lembaga umum;
- Surat sero atau hutang atau sertipikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, Yayasan perseroan atau maskapai;
- Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yanga diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat surat itu;
- Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan;










