Sah, LBH Papua Justice & Peace Menjadi Akreditasi B

- Jurnalis

Sabtu, 4 Januari 2025 - 16:12 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Kementerian Hukum Republik Indonesia baru-baru ini telah mengeluarkan Keputusan Nomor : M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 sampai dengan 2027.

Keputusan Menteri Hukum tersebut ternyata telah ditunggu-tunggu oleh LBH Papua Justice & Peace dan Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum se-Indonesia yang sebelumnya telah melewati proses dan tahapan yang penjang untuk mendapatkan kenaikan akreditasi.

Sebelumnya LBH Papua Justice & Peace bersama dengan Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum se-Indonesia lainnya telah mengikuti proses dan persiapan yang panjang dan memberikan yang terbaik untuk mendapatkan kenaikan akreditasi, diantaranya yaitu proses pendaftaran, proses verifikasi administrasi dan proses verifikasi lapangan.

“Keputusan Menteri Hukum tersebut ternyata membawa kabar bahagia bagi LBH Papua Justice & Peace, pasalnya Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tersebut telah menetapkan bahwa LBH Papua Justice & Peace mendapatkan kenaikan akreditasi dari yang semula akreditasi C menjadi akreditasi B, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024, halaman 48, nomor urut 431, bahwa LBH Papua Justice & Peace mendapatkan Akreditasi B,” Kata Ketua LBH Papua Justice & Peace, Yuliyanto, SH, MH  kepada media ini hari sabtu 4 desember 2025.

Baca Juga :  Dukung Tumbuh Kembang Anak, Personel Ops Damai Cartenz-2025 Gelar Aksi Sosial di Mimika

Ketua LBH Papua Justice & Peace, Yuliyanto, SH, MH menambahkan, bahwa Keputusan Menteri Hukum  Republik Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2024 tersebut diterima pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025.

“LBH Papua Justice & Peace telah mempersiapkan proses reakreditasi ini sejak 2 (dua) tahun yang lalu, persiapan yang tidak sebentar dan perlu komitmen yang tinggi untuk mendapatkan kenaikan akreditasi ini” jelasnya.

Yuliyanto menambahkan bahwa LBH Papua Jusitce & Peace sangat optimis bisa mendapatkan kenaikan akreditasi karena LBH Papua Justice & Peace sudah optimal dalam memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma/gratis kepada masyarakat tidak mampu.

“Malah sebelumnya kami harapkan LBH Papua Justice & Peace bisa mendapatkan akreditasi A” imbuhnya.

Baca Juga :  Wakil Kepala BGN dan Wakil Menteri Dalam Negeri Pastikan Penanganan Pasien Keracunan MBG Berjalan Lancar

Namun demikian Yuliyanto selaku Ketua LBH Papua Justice & Peace tetap menyambut positif kabar bahagia ini, ia menegaskan bahwa dengan naik menjadi akreditasi B ini menjadi semangat baru bagi para Advokat dan Paralegal LBH Papua Justice & Peace untuk lebih maksimal lagi dalam memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu/miskin di Tanah Papua.

LBH Papua Justice & Peace yang berkantor pusat di Jayapura ini akan mengoptimalkan juga layanan bantuan hukum cuma-cuma di Pos-Posnya yang tersebar dibeberapa daerah di Tanah Papua yaitu LBH Papua Justice & Peace Pos Merauke, Pos Wamena, Pos Timika, Pos Sorong dan Pos Serui.

Sebagaimana diketahui bahwa akreditasi Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia ini berlaku selama 2 (dua) tahun, yaitu mulai berlaku sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2027. Setelah itu akan dilakukan proses reakreditasi kembali untuk menentukan Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang layak mendapatkan kenaikan akreditasi. (rdk)

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 76 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru