JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengungkapkan, sebanyak 61 orang yang disebut tokoh Papua dan bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Selasa (10/9/2019), tidak semua mewakili masyarakat Papua secara keseluruhan.
Padahal kata Yunus Wonda, di Papua ada lima wilayah adat, yakni Wilayah Adat Mamta, Saireri, Animha, Lapago dan Meepago. Seharusnya jika disebut mewakili masyarakat Papua, mestinya tokoh dari setiap wilayah adat itu diundang.
“Tapi kalau hanya berasal dari satu wilayah adat saja, tidak bisa mengklaim mewakili Papua,” kata Yunus Wonda kepada Wartawan usai memimpin rapat Bamus DPR Papua, Rabu (11/9/19).
Apalagi kata Politikus Partai Demokrat itu, DPR Papua juga tidak tahu akan ada pertemuan oleh sekelompok orang tersebut dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.
Padahal kata Yunus Wonda, semua warga negara punya hak untuk menemui presiden, akan tetapi jangan mengatasnamakan tokoh Papua dan mengklaim mewakili masyarakat Papua.
“Jadi jangan lagi ada tokoh-tokoh yang mengatasnamakan orang Papua. Ada banyak darah, air mata yang harus dilihat. Jangan hanya karena kepentingan-kepentingan kita membawa nama orang Papua terus. Ini buat Papua ini tidak pernah selesai. Persoalan selalu ada terus. Kalau memang kita merasa tokoh, pada saat konflik-konflik kita hadir di situ baru kita bilang kami ini tokoh. Jangan pada saat masalah hilang, kosong, nanti pada saat sudah aman baru bawa diri. Ndak boleh kayak begitu,” tandas Yunus Wonda.
Namun Ketua DPR Papua ini juga mengingatkan pemerintah pusat, jika ingin bertemu para tokoh Papua mesti mengundang semua tokoh dari setiap wilayah adat di provinsi paling Timur Indonesia itu. Jangan mengundang kelompok-kelompok yang menamakan diri tokoh. (TIARA)
