Jayapura,reportasepapua.com – Legislator DPR Papua, Yan P. Mandenas, SSos. MSi meminta, konflik antar pendukung kepala kampung di beberapa distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Puncak Jaya, pengangkatan kepala kampung, untuk tidak dipolitisir atau dipolemikkan.
“Itu jangan dipolitisir ke publik,“ tegas Yan Mandenas di Jayapura, Rabu (19/9/18).
Menurut Yan Mandenas, banyak daerah yang melakukan hal yang sama seperti di Puncak Jaya. Karena, hal itu kembali kepada kebijakan kepala daerah. Karena itu menjadi otoritas dan kewenangan bupati setempat, terhadap proses jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya.
“Wajarlah, seorang bupati mendorong penataan internal organisasi pemerintahan dari tingkat kabupaten, distrik hingga kampung-kampung, untuk bisa mengimbangi dan menjaga keseimbangan kebijakan yang bisa terlaksana dari kabupaten, distrik hingga kampung,“ ujarnya.
Untuk itu, Yan Mandenas berharap agar semua pihak harus mendukung kebijakan Bupati Puncak Jaya, bahwa langkah yang dilakukan itu, adalah merupakan langkah-langkah yang sangat tepat.
“Jika ada pergeseran atau pergantian, itu sudah menjadi kewenangan bupati. Siapapun dia harus memberikan kesempatan kepada Bupati untuk menata pemerintahan di daerah, selain itu untuk memperbaiki kinerja pemerintah dibawah kepemimpinan beliau,“ jelasnya.
Untuk baik-buruknya kebijakan bupati lanjut Mandenas, itu, nantinya bisa dilakukan oleh DPRD, tapi tidak bisa berteriak menghambat kebijakan yang dilakukan bupati untuk mempercepat pembangunan dan layanan pemerintahan di daerah.
“Saya pikir, apapun kebijakan yang dilakukan. Ya, harus didukung agar berjalan. Dan itu menurut saya sudah langkah-langkah yang tepat,“ ungkapnya.
Dikatakan, terkait konflik yang terjadi pasca SK Bupati Puncak Jaya itu, sebenarnya ada elit yang membenturkan masyarakat dengan masyarakat.
“Itu yang harus diselidiki dan dicegah. Tapi tidak bisa menganggu proses kebijakan yang diambil kepala daerah, Bupati Puncak Jaya harus berjalan terus, ” imbuhnya.
YPM menambahkan, penyelesaian konflik di tingkat bawah, itu bagian penting dari pemerintah daerah untuk diselesaikan, tapi tidak dipolitisir.
“Yang ada kita semua harus membantu untuk mendukung jalannya pemerintahan di Puncak Jaya, serta menangani konflik agar masyarakat paham kewenangan bupati untuk evaluasi dan pergantian kepala-kepala kampung,“ tekannya.(tiara)
