JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Bupati Puncak, Papua, Willem Wandik mengusulkan, sebaiknya Undang-Undang Pemilu yang mengatur masa jabatan seorang presiden, gubernur, dan bupati (wali kota) yang hanya maksimal dua periode, maka perlu diamandemen (diubah).
Hal itu dikatakan, lantaran masyarakat yang memilih dan mempercayakan seorang presiden, gubernur dan bupati (wali kota) untuk memimpin. Namun terkadang masyarakat masih menginginkan sosok itu untuk memimpin mereka kembali tapi terbentur aturan (UU).
“Misalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), kami sebenarnya berharap beliau bisa tiga periode atau lebih karena sudah terbukti dan berhasil jadi menjadi seorang pemimpin. Tapi sayang UU hanya mengizinkan dua periode,” kata Willem Wandik kepada sejumlah Wartawan di Hotel Sahid Jayapura, Rabu (12/12/18).
Padahal lanjut Bupati Willem Wandik, masyarakat diberi hak untuk menentukan pemimpinnya, namun mengapa hak mereka harus dibatasi jika masyarakat masih menginginkan seorang pemimpin melanjutkan pemerintahannya.
“Masa kita yang membatasi, apalagi ketika masyarakat masih percaya kepada pemimpin tersebut. Itu kan tidak sembarang. Jadi saya usul bila perlu UU (Pemilu) diamandemen agar presiden tidak dibatasi dua periode, tapi bisa tiga sampai empat periode. Begitu juga dengan gubernur, bupati dan wali kota. Dari Papua saya usulkan itu,” tandas Bupati Puncak ini.
Apalagi selama kepempinan Jokowi menurut Bupati Willem Wandik, Papua termasuk Kabupaten Puncak yang banyak mendapat dampak positif. Bahkan kini jalan Trans Papua dari Nabire-Paniai-Intan-Puncak sudah tembus tinggal peningkatan.
“Kalau bicara infrastruktur, Jokowi itu yang terbaik. Dampak dari terbuka akses akan memudahkan semua bidang misalnya pedidikan, kesehatan, dan juga harga tinggi akan turun. Jadi kalau bicara akses akan mendukung semua aspek,” ungkapnya.
Terkait terbukanya akses jalan ke Puncak kata Bupati, itu bisa menekan harga kebutuhan di wilayah tersebut. Misalnya harga semen di Puncak dari Rp 2,5 juta sekarang menjadi Rp 1,5. Sehingga pihaknya berharap dapat turun lagi.
Bahkan, pihaknya sudah usulkan juga jalan Nabire-Paniai-Ilaga-Wamena-Jayapura kalau bisa adalah jalan strategis nasional yakni Ilaga arah ke Timika.
“Jalan strategis nasioanal Ilaga – Timika ini aksesnya lebih cepat dibanding Paniai jauh sampai ke Ilaga. Kalau Ilaga-Timika dekat saja, bisa satu hari. Tapi kalau Paniai bisa dua hari. Kan ada jalan trans nasional juga ada jalan strategis nasional untuk melihat di daerah mana penyangga ekonominya dan paling dekat,” Tegasnya. (tiara)
