Wakapolda Papua Hadiri Kegiatan Lokakarya Terkait Upaya Penyelesaian Permasalahan HAM Melalui Pendekatan Judicial dan Non Judicial

0
39

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Bertempat di Aula P3W Jalan Sosial Perumnas IV Padang Bulan Abepura, Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, M.Si menghadiri kegiatan Lokakarya terkait upaya penyelesaian permasalahan HAM melalui pendekatan Judicial dan Non Judicial yang diselenggarakan oleh Aliansi Demokrasi Untuk Papua, Jumat (24/09).

Hadir dalam kegiatan Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua Anum Siregar, BEM Uniyap, BEM Stikom BEM USTJ, BEM STFT Fajar Timur, BEM STP GKI, HMI Cabang Jayapura serta perwakilan GMKI.

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua dalam sambutannya mengatakan, kami telah melakukan penelitian bagaimana menyelesaikan kasus HAM berat maupun kasus HAM sehari-hari di masyarakat dengan pendekatan Yudisial atau formal ataupun non formal atau Non Yudisial.

“Penelitian dilaksanakan dari 6 Kabupaten di Papua meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yapen, Kabupaten Timika, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Keerom,” ucap Anum Siregar.

Tujuannya adalah membuat buku untuk menjadi rekomendasi kepada Pemerintah dan masyarakat.

Wakapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan, kepada rekan-rekan yang telah hadir disini adalah representasi dari perguruan tinggi rekan-rekan karena rekan-rekan adalah penyambung lidah.

“Saya ingin menyampaikan disisi perspektif Polri, kalo kita kembali ke sejarah kita memaknai HAM, hak yang di beri pertama adalah hak kehidupan. Kebesaran HAM diangkat oleh Badan Intenasional yaitu PBB, organisasi kedua adalah Interpol yang menaknai HAM salah satu tujuan organisasi tersebut dibentuk,” ujar Wakapolda Papua.

Polisi mengidentikasi HAM yaitu pelanggaran HAM ringan dengan berpatokan pada KUHP dan KUHAP dan HAM berat pada Ketentuan organisasi PBB dan Interpol. Instrumen yang kita dapat lihat adalah nilai ideal atau landasan ideologi Pancasila, nilai instrumental yaitu landasan konstitusional, landasan operasional dan nilai praktis.

“Semua kita kembali pada basik yaitu pengakuan dan penghargaan pada hak dan kewajiban. Dalam penegakkan HAM terdapat pengadilan HAM (Judicial) dan Polri menggunakan KUHP dan KUHAP,” tutur Wakapolda Papua.

Empat faktor penegakan HAM bahwa aturan hukum tentang HAM yang jelas, unsur pelaksana, penegak hukum (CJS) yang bermotalitas baik dan terpuji, sumber dana dan hanua atau sarana dan prasarana yang memadai, dukungn kesadaran hukum dalam masyarakat. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here