Manokwari, Reportasepapua.Com – Tokoh Intelektual Kabupaten Arfak, Daud Indouw meminta Pemerintah Papua Barat melalui Dinas Kesehatan melakukan pengecekan atau uji klinis dampak vaksinasi sebelum disuntik kepada masyarakat di daerah ini. Daud Melihat ada berita di media sosial bahkan beberapa negara menolak dan meragukan vaksin tersebut.
“Sebelum disuntik ke masyarakat harus ada uji klinis oleh BPOM, Selagi belum alangkah baiknya itu jangan karena itu berdampak akan menimbulkan gejolak,”kata Daud Indouw, Rabu (6/12/2020).
Menurutnya, dinas terkait harus membuat analisis medis hal ini penting untuk mengantisipasi gejala- gejala yang akan timbul akibat dampak suntikan vaksin itu. “Tim menguji secara detail sambil menunggu hasil kajian resmi yang dikeluarkan dari BPOM sebelum di edarkan ke masyarakat,”ujarnya.
katanya, soal vaksin masih di perdebatkan antara Kementrian dengan DPR RI soal keberadaan vaksin beredar di Indonesia. “Selaku tokoh masyarakat sangat sayangkan begitu cepat vaksin ini masuk ke Papua Barat. Padahal masih menunggu hasil uji klinis oleh BPOM RI. Kita warga belum tahu kelebihan dari vaksin ini sebagai anti bodi atau nanti sembuhkan pasien Covid,”katanya.
Selaku tokoh intelektual Arfak ia meminta kepada Gubernur Papua Barat untuk tidak sertamerta tidak membuat kebijakan melakukan suntikan vaksin tersebut.
Saya minta gubernur mengambil kebijakan vaksinasi masyarakat sebelum dilakukan uji medis terkait dampak timbul vaksin ini.
“Misalnya, resiko dan gejala yang timbul dari suntikan vaksin. Nanti ketika suntik cara untuk antisipasi itu bagaimana. Dan apa saja obat gunakan untuk mencegah gejala tersebut, katanya.
Daud menilai vaksin ini belum disosialisasikan Pemerintah telah pendistribusikan vaksin ke daerah. Walau kasus Covid 19 di Papua Barat menurun Disamping itu, aktivitas masyarakat sudah mulai normal kembali, maka pemerintah harus mengkaji sacara baik agar tidak menciptakan masalah.
“Ia menyarankan masyarakat konsumsi makanan yang sehat dan bergizi dan berolahraga sehingga memperkuat imunitas tubuh melawan virus,”ucapnya.
Ia melanjutkan, pemerintah memaksakan vaksin maka tim Gugus Tugas Covid 19 Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta kepala Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan seluruh tim medis untuk mencobanya lebih dulu sebelum masyarakat. “Sehingga ada kepercayaan dari Publik tentang kenyamanan dari vaksin tersebut,”tandasnya. (Dhy)
