JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI), Yanuarius Lagowan menyatakan, tindakan represif yang dilakukan oleh Ormas reaksioner terhadap mahasiswa Papua serta oknum TNI dan pernyataan Walikota Surabaya sangat di sayangkan.
Bahkan pihaknya menilai, atas tindakan represif yang dilakukan oleh Ormas reaksioner serta oknum TNI terhadap mahasiswa Papua itu, telah mencederai peringatan HUT RI ke-74 dan semua perangkat negara, yakni Pancasila, UUD 45, UU, dan juga semboyan bhineka tunggal ika.
“Hal ini kami sampaikan karena semua yang bertindak anarkis, sebenarnya tidak mengetahui kronologis kejadian sebenarnya, jika diamati ada oknum tertentu yang sengaja mengusik dan memprofokasi sehingga situasi menjadi tegang dan berujung anarkis,” kata Yanuarius lewat via pesan singkatnya, Minggu (18/8/1), semalam.
Untuk itu, piihaknya mengeluarkan lima pernyataan sikap yakni, meminta Presiden RI segera tindak tegas oknum yang menyebar ujaran kebencian. Kedua, menindak ormas reaksioner dan oknum TNI dan Polisi yang sudah melanggar KUHP Pasal 369 tentang pemaksaan. Poin. Ketiga, Presiden RI segera menginstrusikan agar setiap kepala daerah dan aparat (TNI/Polri) memberikan jaminan keamanan kepada seluruh mahasiswa yang ada di luar Papua lebih khusus Kota Malang dan Surabaya yang mendapat perlakuan tidak wajar.
Poin keempat, mendesak agar Pemda Papua dan Papua Barat, para bupati DPR dan MRP segera tanggap terhadap situsi yang di hadapi mahasiswa saat ini, dan poin kelima, atas nama demokrasi dan Hak Asasi AMPTPI mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.
“Jika tidak ada jaminan keamanan maka kami mendesak Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat segerah memfasilitasi seluruh mahasiswa yang study di luar Papua untuk pulang ke Papua.,” tandasnya.
Apalagi kata Yanuarius Lagowan, mahasiswa dan fasilitas yang dibangun pemda di luar Papua adalah aset daerah. Selain itu eksodus menjadi pilihan terakhir, dan himbauan bahwa hari Senin untuk semua masyarakat, pemuda dan mahasiswa ambil bagian dalam aksi demo.
“Dalam aksi tersebut di harapkan untuk dilakukan dengan tertip, jangan sampai ada anarkis. Kemudian pihak keamanan boleh kawal tapi tidak boleh ada pengerahan pasukan yang berlebihan serta membatasi ruang demokrasi oleh pihak TNI/Polri yang pada akhirnya dapat menimbulkan hal yang tidak kita harapkan,” pungkasnya. (TIARA)
