JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Ketua DPD Trikora Mandala, Aly Kabiay Denga tegas meminta agar MRP lebih demokrasi lagi dalam setiap kegiatan yang melibatkan rakyat, bukan dilakukan secara diam-diam, apalagi setelah diketahui adanya indikasi yang bertentangan dengan hukum.
“Terkait pernyataan Ketua MRP , seharusnya MRP tidak menyalahkan pihak lain soal adanya indikasi MRP diboncengi dan ditungganggi dugaan agenda makar, dan berisi hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum dalam giat RDP,” ungkapnya ketika diwawancarai melalui telepon seluler, Sabtu (21/11) sore.
Bahkan Aly menduga kegiatan RDP yang dilaksanakan oleh MRP ada indikasi menyimpang dari kedaulatan Pancasila dan Undang-undang.
“Yang mendukung RDP terindikasi telah melakukan makar, kejahatan terhadap negara yaitu mendirikan negara dalam NKRI lantaran kedapatan dalam kegiatan itu ada document negara federal republik papua barat di para peserta,” bebernya.
Sementara terkait dengan pernyataan Timotius Murib yang mengatakan hanya kelompok kecil yang menolak RDP dibandingkan yang mendukung, menurut Aly sebagai MRP tidak bisa menyepelekan hal ini.
“Terlepas dari banyak dan sedikitnya namun hal ini sudah mewakili masyarakat bahwa didalam kelompok masyarakat ada yang menolak,” tegasnya.
Ia pun menambahkan sebagaimana fungsi MRP yang menjalankan amanat otsus sesuai undang-undang, seharusnya dalam mengevaluasi penggunaan anggaran selama ini harusnya melibatkan pemerintah, karena MRP terbentuk dari Pemerintah.
“MRP harusnya lebih berdemokasi lagi dalam melakukan segala bentuk kegiatan, apalagi terkait dengan evaluasi, semestinya aparat pemerintah daerah dan lembaga lain yang ikut terlibat dalam pengawasan dana otsus, termaksud TNI-Polri,” tegasnya. (rdk)
