JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Komisi V DPR Papua mengaku kecewa saat melakukan meninjau lokasi pembangunan venue cabang olahraga Voly Indor dan Voly Pasir yang berada di Koya, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Rabu (3/7/19).
Secara kasat mata, pemandangan itu sangat tidak baik, pasalnya, saat rombongan tiba di lokasi hanya menemukan 5 orang pekerja yang sedang membenahi beton. Sementara pegawai lainnya tidak berada di tempat, lantaran masih cuti paska Lebaran kemarin, hingga hari ini belum berada ditempat. Baik kontraktor yang menangani pekerjaan itu dan juga pihak manager tak ditempat.
Meskipun begitu, Sidak yang dipimpin langsung, Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Maria Duwitauw didampingi Sekretaris Komisi V, Natan Pahabol bersama anggota komisi, Ignasius W Mimin, Frits Tobo Wakasu dan Yohanis L Ronsumbre bersama sejumlah staf, tetap meninjau dan mengawasi lokasi pembangunan venue cabang olahraga Voly Indor yang sudah terbangun penonton maupun lapangan pasir, yang belum sepenuhnya rampun. Ini juga merupakan fungsi kontrol dewan untuk harus turun pantau apa pun keadaannya tetap mengawasi setiap pekerjaan yang tidak benar.
Sementara itu, untuk lokasi venue cabor Voly Pasir yang tidak jauh dari venue Voly Pasir, terlihat masih dalam pematangan lahan dan penuh tumpukan material tanah.
Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol mengakui, jika dari sidak itu, pihaknya sudah melihat adanya pembangunan venue Voly Pasir sudah terbangun tribun untuk penonton maupun lapangan pasirnya.
“Sudah ada penimbunan pasir dan tribun. Sedangkan, untuk venue Voly Indoor, kita belum tahu karena ada kontraktor yang menangani grand design, berapa persen yang selesai itu mereka yang tahu,” ujar Natan.
Hanya saja, pihaknya menyayangkan belum adanya aktivitas pekerjaan sejak, lebaran hingga tiga minggu pasca lebaran, sehingga pihaknya akan bertemu dengan Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua untuk menanyakan hal tersebut.
“Pertanyaan kami, adalah ini pekerjaan yang sangat besar, tapi kok kontraktor PT PP berada di luar, sehingga tidak ada pekerjaan sama sekali. Apakah tidak ada pengawasan dari Dispora ataukah anggaran sudah habis, sehingga perusahaan ini istirahat dulu,” ketusnya.
Apalagi, pembangunan venue cabor Voly Indoor dan Voly Pasir itu, bersumber dari dana APBD Provinsi Papua.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Maria Duwitauw khawatir jika tidak ada penonton yang nanti datang ke sana, sebab lokasi venue itu terlalu jauh dan masuk ke dalam jalur utama Abepura – Keerom.
“Penontonnya nanti bagaimana? Saya khawatir tidak ada penonton yang datang. Meskipun saya tahu, mungkin sudah dipikirkan Pemprov Papua dalam hal ini Disorda dan KONI sudah mempertimbangkan hal itu ada di sini. Tapi, pandangan kami melihat tempatnya terlalu jauh ke dalam. Ini yang membuat kami jadi ragu, apakah nanti penonton banyak yang datang atau tidak. Karena yang jelas pasti orang-orang pada berfikir dua kali untuk tiba di tempat ini,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Papua, Ignasius W Mimin mengungkapkan, jika lokasi kedua venue ini memang terlalu jauh dan tidak layak. Ditambah aksesnya agak sulit dijangkau.
“Jadi kalau tempatnya tidak layak, maka Pimpro yang menangani proyek ini, wajib selalu ada di sini untuk koordinasi atau kontrol setiap kegiatan ini. Agar bisa capai target itu, karena ini jangkauan dari kota jauh,” tandas Mimin.
Oleh karena itu, Legislator Papua ini meminta Pimpro untuk segera mengevaluasi.
“Apalagi saat kami tiba di lokasi, karyawan hanya 5 orang yang ada di tempat. Sedangkan targetnya tercapai? Jadi harus segera dikerjakan dan manager perusahaan yang menangani ini harus segera ada ditempat, karena ini APBD provinsi,” ujarnya..
Ignasius Mimin yang juga sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR Papu mendesak agar pembangunan kedua venue ini harus jelas progresnya dan pihak perusahaan tidak main-main.
“Sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, saya minta jangan main-main,” tekannya.
Selain itu, ia juga meminta agar Disorda sebagai PPTK dan PB PON segera menseriusi kedua venue ini.
“Saya minta Disorda sebagai PPTK dan PB PON menseriusi kedua venue ini.
“Sudah ada beberapa venue yang kami kunjungi, dan ada berapa persen yang sudah terealisasi. Tapi kedua venue ini, malaj belum jelas pencapaiannya berapa persen, sehingga Disorda dan PT PP segera menghadap ke Komisi V DPR Papua,” tegas Mimin. (TIARA)