MANOKWARI, Reportasepapua.com –Setelah terpilih sebagai Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Papua Barat, Fery Auparay menyatakan siap melindungi nelayan di seluruh Provinsi Papua Barat.
Pasalnya, hal ini merupakan amanat organisasi yang harus dipegang sebagai landasan dalam memperjuangkan hak-halk nelayan, tepi melindungi dan mensejahterakan mereka (nelayan-red).
“Maka DPD HNSI Provinsi akan bersinergi dengan seluruh himpunan tingkat kabpaten dan kota yang punya nelayan untuk bersama-sama mengawal itu, sehingga harapan kita kedepan nelayan di Papua Barat bisa dilindungi dan sejahtera maka negara akan kuat,”ujar Ketua DPD HNSI Papua Barat, Fery Auparay kepada waratwan, usai dilantik oleh Ketua DPP HNSI, di Manokwari, Selasa (12/02/2019).
Dijelaskannya bahwa khusus menyangkut kondisi saat ini setelah Provinsi Papua Barat terbentuk atau sebelum, ketika itu Presiden Soeharto meresmikan dua organisasi besar salah satu HNSI pada 21 Mei 1973 dan Papua Barat baru terbentuk secara resmi pengurus definitif HNSI pada 12 Februari 2019.
Oleh sebab itu, ketua terpilih ini berharap kedepan harus kerjasama antara nelayan, tapi juga paara ketua-ketua DPC tingkat kabupaten dan kota. Sehingga nantinya ada aspirasi yang mau disampaikan kepada pemerintah daerah (Pemda) melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku perwakilan rakyat lebih efektif dan efisien.
“HNSI adalah mitra kerja pemerintah. HNSI bukan organisasi yang tidak berafiliasi dengan pemerintah atau keluar dari pemerintah. Tapi organisasi ini merupakan satu organisasi mitra pemerintah,”jelas Auparay.
Kenapa demikian, lanjut dia, HNSI adalah wadah berhimpun nelayan dalam hal ini nelayan penjual ikan, penangkap ikan, dan pembudidaya ikan yang di dalam ini para nelayan tersebut memiliki keluarga.
Maka, menurutnya, hal ini merupakan tanggungjawab HNSI selaku organisasi yang akan memperjuangkan masyarakat nelayan dengan terus menyampaikan kepada Pemda.
“Selama ini tidak ada wadah berhimpun, sehingga masing-masing individu nelayan itu bisa berjuang. Tapi kemudian tidak mendapat respon yang baik dari pemerintah. Tapi dengan terbentuknya HNSI hari ini, maka semua keluh-kesah nelayan dan aspirasi-aspirasi nelayan akan kami perjuangkan lewat wadah ini,”katanya.
Kemudian mengenai kesejahteraan, Auparay menyebutkan, Indonesia bagian dari masyarakat dunia memiliki kewenangan yang masuk di pasar bebas asia. Maka tanggungjawab DPD HNSI Papua Barat bertugas untuk mendorong nelayan-nelayan Indonesia yang ada di Papua Barat.
‘Ada tiga hal penting harus kami lakukan mulai hari ini yaitu bagaimana memperjuangkan infratrukrtur nelayan diantaranya pabrik es, dan lain sebagainya. Tapi kami juga memperjuangkan apa yang disebut dengan teknologi, karena kami tidak berkembang kalau hanya menggunakan alat tangkap tradisional dengan SDM hari ini,”terang dia.
Sehingga kata dia, DPD HNSI Papua Barat telah lakukan kerjasama dengan DPD HNSI Jawab Barat sejak Oktober 2018 lalu.
“Kami akan mengirim 30 nelayan ke jawab barat untuk mendapat pendidik, sehingga mereka itu kembali ke Papua Barat bisa membina nelayan tradisionl menjadi nelayan yang modern. Bagaimana menggununakan aplikasi-aplikasi kekian yang digunakan oleh generasi milenial. Maka kami mengharapkan kerjasama pemerintah,”ucap dia.
Disamping itu, DPD HNSI Papua Barat juga akan mendorong produksi pasar, karena ketikan nelayan local sudah masuk dalam bisnis itu persoalannya pasar.
“Laut Papua begitu kaya dan luas. Tapi kalau kemudian ini tidak bisa menjadi satu hal yang produktif untuk menghasilkan uang bagi masyarakat nelayan berarti ini ibarat kita mati diatas lumbung padi,”imbuhnya.
Sedangkan untuk mencegah masuk nelayam asing, dia menambahkan, sebenarnya DPD HNSI Papua Barat saat ini telah berupaya bagaimana melihat regulasi yang dibuat pihak kementerian yang melarang nelayan maupun pemodal asing masuk ke Indonesia.
“Kami melihat itu satu kebijakan yang memberikan ruang kepada kami nelayan lokal atau nelayan Indonesia. Maka saya berharap kepada Pemda agar bersama-sama mendorong Perdasus sebagai cantolan hukum untuk kerjasama antara nelayan local dan nelayan asing yang masuk ke Papua Barat,”tandasnya. (one)
