JAYAPURA, Reportasepapua.com – Memasuki di hari kedua ini, Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR Papua memantau langsung penerapan pembatasan aktivitas warga di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Keerom, Selasa (19/05).

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE didampingi Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Sinut Busup dan Anggota Komisi IV, Boy Markus Dawir dan Abu Hanifa Asso bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reky D Ambrauw, telah memantau di Pos Terpadu yang ada di Arso VII, perbatasan Keerom – Kota Jayapura dan Pos Terpadu Waena yang menghubungkan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

“Kami langsung turun ke lapangan melihat situasi, karena hari pertama tentunya pembatasan aktivitas warga di Kota Jayapura dan Keerom tentu situasi yang baru. Kami harap semua berjalan dengan baik dan tim terpadu melakukan tugas dengan solid, baik TNI – Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Gugus Tugas Covid-19 dan lainnya,” kata Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE kepada wartawan.

Lanjut dikatakan, pada hari kedua ini pada dasarnya hampir sebagian besar masyarakat sudah mengerti dan memahami pembatasan aktivitas warga sehingga dapat menahan diri dan dapat melakukan aktivitas hingga tepat pukul 14.00 WIT.

“Hingga pukul 14.00 WIT lewat, sudah mulai sepi jalan. Ya, ada beberapa yang masih memang melakukan aktivitas. Nah, menurut kami ini perlu mendapatkan penekanan yang tegas dari pemerintah,”jelasnya.

Namun diakui, meski telah dilakukan pembatasan sosial, namun terus terjadi peningkatan penyebaran virus Corona atau Covid-19, sehingga dilakukan pembatasan aktivitas warga atau Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) hingga pukul 14.00 WIT, dengan harapan dapat menekan bahkan menghentikan penyebaran Covid-19.

Lantaran terjadi penyebaran lokal yang banyak, Politisi Partai NasDem ini berharap, PSDD ini mampu memutus mata rantia penyebaran Covid-19, sehingga tentunya nanti harus dievaluasi.

“Jika dalam satu – dua minggu ke depan, dampak dari pembatasan aktivitas warga ini, tidak menekan atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19, berarti perlu ditinjau kembali atau dievaluasi ulang. Karena harapannya memutus mata rantai Covid-19, maka perlu dilakukan pembatasan yang diperkecil lagi,” tuturnya.

Namun pihaknya berharap dengan adanya pembatasan aktivitas warga hingga pukul 14.00 WIT itu, maka harus diikuti dengan rapid test atau Swab kepada masyarakat.

“Jika tidak diikuti itu, maka aktivitas dari orang yang ODP dan OTG masih beraktivitas, maka sulit kita menekan penyebaran Covid-19. Maka ada dua hal yang penting adalah jika satu minggu jika tidak terjadi penurunan signifikan atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19, maka harus dievaluasi ulang, maka pembatasan yang diperluas ini, harus diperkecil. Itu berarti di lingkungan terkecil,” jelasnya.

Menurut Herlin Monim, pembatasan aktivitas warga hingga pukul 14.00 WIT itu, sebenarnya masyarakat bisa menahan diri untuk kepentingan bersama dalam melawan Covid-19 agar supaya aktivitasnya dipersempit lagi.

“Tetapi, kita hanya bisa mengimbau dan membatasi diri dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan anjuran dan imbuan dari pemerintah,” ucapnya.

Yang jelas, dari sisi transportasi, kata Herlin Beatrix Monim, sampai saat ini, pihaknya belum melihat adanya penumpukan kendaraan seperti pada hari pertama.

Menurutnya, langkah ini, memang harus diambil Pemprov Papua untuk menghentikan penyebaran Covid-19. (Tiara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here