JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Guna menyukseskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Papua, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus melakukan pendekatan berbasis kearifan lokal di setiap wilayah adat. Sebab Provinsi Papua yang sangat luas dengan dihuni dua ratus lebih suku ini memiliki lima wilayah adat, antara lain Tabi, Saereri, La Pago, Mee Pago dan Anim Ha dengan budaya dan karakter yang berbeda-beda.
Hal itu disampaikan Pembantu Rektor IV Uncen Fredrik Sokoy, S.Sos.M.Si dalam Diskusi Terarah yang digelar BKKBN menghadirkan Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), Senin (18/11/2019) di SwissBel Hotel, Jayapura. Menurut Sokoy, de facto program KB di Papua adalah isu yang sangat sensitif bagi kalangan masyarakat. Sebab stigma terhadap program ini sudah negatif yakni membatasi jumlah keturunan.
Sementara kenyataan menunjukkan populasi penduduk Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP) sangat rendah di tengah wilayah geografisnya yang maha luas.
“Maka yang harus dilakukan adalah pendekatan berbasis budaya, agama, seni dan sebagainya di setiap wilayah adat. Kita harus me-reimage tentang institusi dan tema yang akan dibawakan. Sehingga ketika kampanye KB, masyarakat Papua bisa tertarik dan mendengarkan. Padahal ada banyak nilai baik dari program ini. Kedua, reorientasi dari program kita. Jadi kita butuh pendekatan adat, marga, keret harus penting,” tegas Sokoy.
Selain itu, menurut Sokoy, salah satu pendekatan yang dilakukan ialah bukti dan contoh. Misalnya di Program Kampung KB, dimana program ini bukan untuk bicara kontrasepsi tapi di dalamnya ada perencanaan bersama dan sinergi dari sejumlah dinas dan swasta yang terbukti membantu menyejahterahkan keluarga di kampung itu.
“Nah kampung atau keluarga contoh ini akan membawa dampak yang sangat besar ketertarikan dari masyarakat di kampung lain untuk mengikutinya,” katanya.
Anggota DPR Papua Natan Pahabol meminta agar Kepala BKKBN RI bisa menambah anggaran untuk Perwakilan BKKBN Papua. Dengan demikian, kinerja mereka lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan ke lima wilayah adat di Papua.
“Sempat viral kita dengar ada pernyataan Bupati Maybrat di Papua Barat yang keluarkan aturan wajibkan laki-laki Papua kawin lebih dar satu istri. Ini kontroversi, sementara agama melarang. Nah bagaimana BKKBN mencari solusi bagi dinama dan kegelisahan masyarakat seperti ini terkait kependudukan,” kata Pahabol.
Menurut Pahabol, dulu memang para kepala suku di Papua rata-rata memiliki istri lebih dari satu. Tapi sejak nenek moyang Papua menerima Injil, kebiasaan ini ditinggalkan dimana monogami yang dianut. Herannya, saat ini malah banyak anak muda Papua yang kurang punya keturunan.
“Saya berharap agar dengan forum ini, harus perkuat sosialisasi ke kabupaten. Saya usulkan di setiap wilayah adat ada semacam kantor UPT dari BKKBN selain Perwakilan BKKBN Provinsi demi menyukseskan program penguatan dan peningkatan kesejahteraan keluarga Papua,” katanya. (berti P )
