MANOKWARI, Reportasepapua.com – Guna menyerap aspirasi masyarakat. Mozes Rudy F. Timisela, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR) Provinsi Papua Barat menggelar Reses I Tahun 2019.
Pantauan media ini, Reses I yang dilaksanakan di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari yakni Kompleks Sanggeng, dan Kompleks Teluk Sawaibu itu dihadiri ratusan warga setempat.
Anggota DPR Provinsi Papua Barat, Mozes Rudy F. Timisela mengatakan, Reses I ini sudah dilaksanakan dibeberapa tempat di Manokwari Raya dan memang masih banyak permasalahn yang dihadapi masyakat. Tetapi yang lebih dominan yakni masalah pendidikan dan kesehatann gratis.
“Rakyat ini meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan pendidikan dan kesehatan gratis. Maka ini kemudian kita mendorong pemerintah kabupaten manokwari dan provinsi untuk memikirkan sektor pendidikan dan kesehatan bagi orang asli papua (OAP),”ujar Mosez Rudy F. Timisela kepada Reportasepapua.com, Sabtu (16/02/2019).
Sebagai Anggota DPR Papua Barat menyadari bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) sudah berjalan cukup maksimal. Tetapi, harus ada sebuah konsep yang lebih menyentuh kepada masyarakat akar rumput, agar tidak ada keluhan-keluhan terlebih khusus terkait pendidikan dan kesehatan.
“Masalah pelayanan pendidikan dan kesehatan ini kan masih terus diperbaiki dari masa ke masa dan sampai hari ini saya masih menemukan keluhan itu,”kata Anggota Fraksi Golkar DPR Papua Barat ini.
Maka dirinya berharap kepada Pemerintah baik Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota untuk dapat memberikan perhatian yang lebih serius.
“Apabila berbicara dana Otonomi Khusus (Otsus). Semengat Gubernur Papua Barat lewat bapak Dominggus Mandacan, maka ini harus di implementasi oleh para bupati dan walikota se-papua barat untuk menjawab keresahan rakyat tentang pendidikan dan kesehatan,”terang dia.
Menurutnya, persoalan ini sudah tidak bisa dilihat sebelah mata meski dananya telah dibagikan kepada kabupaten dan kota. Tetapi, sampai saat ini masyarakat khusus OAP masih mengeluh.
“Kemudian hal yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa BPJS juga sudah di kafer oleh pemprov, sampai sekitar Rp. 18 miliar digelontorkan untuk mengkafer yang belum terkafer lewat BPJS,”ucapnya.
Namun kata dia, masyarakat masih mengeluh juga tentang pelayanan Kartu BPJS dan masyarakat menyampaikan bahwa mereka masih melakukan pembayaran saat berobat di rumah sakit.
“Nah informasi-informasi seperti ini yang disampaikan masyarakat. Jadi mungkin pemerintah harus perhatikan hal ini supaya apa yang telah dilakukan gubernur dengan mengkafer yang tersisa dari masyarakat Papua yang belum mendapat BPJS,”imbuhnya.
Untuk itu, diharapkan kepada dinas terkait agar lebih memberikan perhatian serius mengimplementasi apa yang menjadi maksud dan tujuan bapak Gubernur Papua Barat.
“Sehingga jangan ada lagi keluhan-keluhan di masyarakat yang kita dapati. Ini kalau tidak diperbaiki, kita reses demi reses dan tidak ada perubahan. Lama-lama nanti masyarakat bilang anggota DPR ini penipu,”tuturnya.
Padahal, menurutnya, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti ini sudah disampaikan berulangf-ulang kali dan hampir semua anggota DPR menerima aspirasi yang sama dari Rakyat.
“Maka perlu ada perbaikan. Apa yang dipikirkan gubernur sudah sangat baik, karena dengan memberikan 90 persen anggaran ke kabupaten dan kota. Tetapi pelaksanaannya ini yang perlu mendapat pengawasan yang lebih serius dan praktek nyata dari penyelesaian aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait pendidikan dan kesehatan gratis serta BPJS,”aku Mosez Rudy F. Timisela.
Tak hanya itu, Timisela juga mengutarakan, yang perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan Ekonomi Kreatif bagi OAP.
“Saya mewakili fraksi golkar, saya menyampaikan bahwa ini benar kita dapati dilapangan dan masyarakat inginkan pemerintah serius dalam pembangunan SDM dan Ekonomi Kreatif,”tandasnya. [ONE]
