JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan UNICEF, dan Oxford Policy Manajement (OMPL/Empatika) Menggelar Lokakarya Validasi Studi Baseline Program Bangun Generasi Dan Keluarga Papua Sejahtera (Bangga Papua), berlangung di ruang Rapat Bappeda, Selasa, (14/5/2019).
kegiatan yang dihadiri Sekber Provinsi, Sekber Kabupaten Asmat, Paniai, dan Lanny Jaya. BPS Provinsi Papua. Giat Lokakarya berlangsung selama sehari dibuka Staf Ahli Gubernur Papua, Annie Rumbiak. Sementara dari perwakilan Unicef hadir Fernando Kadera.
Gubernur Papua Lukas Enembe, melalui sambutannya yang dibacakan Annie Rumbiak, Mengatakan Bahwa dirinya dan wagub Klemen Tinal diberi mandat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua telah memberi perhatian khusus bagi peningkatan sumber daya manusia khususnya orang asli Papua, demi terciptanya Generasi Emas Papua di masa yang akan datang sebagai bentuk investasi Pemerintah Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus.
“Salah satu terobosan yang kami lakukan yaitu Implementasi Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera – BANGGA PAPUA, yang Merupakan Program Perlindungan Sosial bagi orang asli Papua melalui pemberian dana tunai untuk anak usia empat tahun ke bawah dengan memanfaatkan dana otonomi khusus dan merupakan program kontekstual Papua sesuai dengan tantangan dan kondisi pembangunan di Papua,” Ungkapnya.
Program BANGGA PAPUA, saat ini diimplementasikan ditiga kabupaten percontohan yaitu di Kabupaten Asmat, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Paniai yang merupakan keterwakilan dari tiga wilayah pembangunan berbasis adat yaitu Animha, Lapago, dan Meepago dengan rata-rata tingkat kemiskinan tinggi sehingga indeks pembangunan manusia yang rendah.
Diharapkan dengan Pola percontohan seperti ini akan mudah mendapatkan hasil dan model program yang sesuai dalam rangka Penurunan angka Kemiskinan dan Peningkatan IPM, yang selanjutnya akan direplikasi di seluruh kabupaten/kota di provinsi Papua.
“Sejak implementasi, Kita telah berhasil melakukan penyaluran dana Program BANGGA PAPUA kepada 20.356 (duapuluh ribu tigaratus lima puluh enam) Anak orang asli Papua dengan Total anggaran sebesar Rp. 48,6 Milyar melalui rekening masing-masing orang tua atau ibu/wali penerima manfaat,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi melalui Program Papua telah mendukung target nasional terkait inklusi keuangan, dimana seluruh masyarakat dapat terakses dengan Bank. Selain itu, juga telah mendukung sistem pendataan kependudukan, khususnya bagi orang asli Papua, dimana seluruh calon penerima wajib memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berbasis E-KTP, sehingga dipastikan masyarakat akan terakses dengan pelayanan kependudukan untuk mendapatkan Kartu keluarga, Akte kelahiran dan KTP. (berti)
