JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Kabupaten Intan Jaya, Papua terhambat karena beberapa petugas Panitia Pemilihan Distrik (PPD) menghilang.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay saat dihubungi melalui telepon pada Sabtu (4/05/2019).
“Saya sudah kroscek langsung ke Ketua KPU Intan Jaya, PPD ini ke Nabire, dan setelah di kroscek ternyata hanya 1 PPD saja,” ujarnya.
Hilangnya oknum PPD tersebut menurut Theodorus telah membuat masyarakat di Intan Jaya curiga ada upaya merubah hasil rekpitulasi ditingkat distrik.
Bahkan dua kelompok masyarakat pada Jumat (3/05/2019) sempat bentrok di Distrik Sugapa saat menunggu Pleno Rekapitulasi suara tingkat kabupaten.
“Sempat ricuh lantaran adanya kecurigaan kepada PPD, saya sudah sempat komunikasi dengan Ketua KPU sehingga suara yang di atur (dirubah) akan di kembalikan sesuai kesepakatan masyarakat,” terangnya.
Theodorus mengakui ada indikasi petugas PPD tidak netral dan mereka sengaja pergi ke Kabupaten Nabire untuk merubah hasil suara.
Hal tersebut pun ditegaskan juga oleh Anggota Komisioner Bawaslu Papua Ronald Michael Manoach yang memandang ada ketidaknetralan pihak penyelenggara di tingkat distrik.
Ia mengaku Bawaslu sudah memprediksi masalah tersebut akan muncul karena beberapa hari sebelumnya para PPD dan Panwas Distrik Agisiga tidak ada di Intan Jaya.
“Bawaslu merekomendasikan pleno ditunda karena sejatinya yang membacakan hasil rekap itu PPD, tapi PPD-nya tidak ada,” tuturnya.
“Kemarinkan saya kesana (30/04/2019), waktu supervisi pertama, saya sudah melihat potensi bahwa di daerah ini relatif rawan untuk terjadi konflik seperti ini. Lalu dari setiap laporan dan keluhan yang dibawa oleh masyarakat ke kantor Bawaslu, karena di Kantor KPU ini selalu tidak ada aktivitas disana,” sambung Ronald.
Sementara Kapolsek Sugapa Ipda Patria Wanda Sigit mengakui sempat terjadi bentrokan antara kelompok massa pada Jumat siang (3/05/2019).
Dua kelompok massa yang bertikai saling melempar batu yang justru membuat beberapa aparat kepolisian terluka.
“Pleno tidak ricuh karena belum sempat pleno, dan massa adalah para pendukung caleg DPRD Kabupaten. Kericuhan tadi hanya lempar batu, panahnya belum sempat keluar karena kita langsung amankan,” ucapnya yang dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat (3/05/2019).
Menurut dia, kericuhan terjadi karena masyarakat menduga adanya indikasi ketidak netralan PPD yang ingin merubah hasil rekapitulasi suara.
Patria membenarkan adanya beberapa PPD yang tidak berada di tempat saat pelaksanaan pleno.
“Kalau PPD Agisiga ada di tempat, kalau PPD yang lain dari beberapa tidak berada di tempat, makanya tadi tidak dilaksanakan pleno karena tidak adanya PPD,” ungkapnya. ( redaksi )
