Jayapura,reportasepapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si Membuka Secara Resmi Operasi Mantap Brata Matoa 2018 Polda Papua dengan tema melalui apel gelar pasukan operasi Mantap Brata Matoa 2018 kita tingkatkan Sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif.
Bertempat di lapangan Mako Brimob Kotaraja – Jayapura. Rabu (19/09/18) Turut Hadir Dalam Kegiatan Kasdam XVII/Cendrawasih, Ketua FKUB Provinsi Papua, Pejabat Utama Polda Papua, Bupati Kab Kerom, Para Perwakilan Partai Politik, Asisten 2 Pemprov Papua, Kepala Jasa Raharja Wilayah Papua, GM PT PLN Provinsi Papua, Komisioner Bawaslu dan Personil TNI-POLRI yang tergabung dalam Sprin Operasi Mantap Brata Matoa 2018
Dalam sambutanya Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si Menyerukan pilkada aman, damai, dan sejahtera serta menjaga soliditas Polri TNI dalam menjaga keamanan tahapan pemilu,
“Rekan – rekan Polri TNI dilarang ikut campur dalam pelaksanaan tahapan pemilu, kecuali KPPS yang meminta tolong dan jaga netralitas dengan melaksanakan tugas menjaga keamanan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan,” tutur Kapolda Papua.
Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si juga menyampaikan apel gelar pasukan ini diselenggarakan di seluruh jajaran dengan tujuan untuk mengecek kesiapan personil sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan. Upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku Pemegang kekuasaan tertinggi negara Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan meningkatkan supremasi hukum dan hormat terhadap nilai-nilai HAM dan peningkatan kualitas pelayanan public.
Selain itu Kapolda juga menyampaikan Pemilu tahun 2016 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen parliamentary sebesar 4%.
Kapolda Papua menekankan untuk memperkuat soliditas dan sinergitas TNI dan Polri guna mewujudkan pemilu yang aman lancar dan damai serta Menjaga netralitas Polri dan TNI untuk menghindari tindakan yang dapat mencegah netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu dan mengedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini.
