JAYAPURA, REPORTASEPAPUA — Para otoritas adat dari berbagai wilayah Papua bersama tokoh-tokoh strategis lintas sektor menyatakan komitmen bersama untuk menjaga kedamaian, keadilan, dan keharmonisan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua.
Pernyataan sikap bersama ini disampaikan oleh para Ondoafi, kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, akademisi, serta elemen paguyuban yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nusantara (FORKOM-LKN Papua). Deklarasi ini juga disaksikan langsung oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua dan Wali Kota Jayapura.
Dalam pernyataan tersebut, mereka menegaskan pentingnya menjaga Provinsi Papua sebagai “rumah besar bersama” yang dibangun atas dasar nilai-nilai adat, budaya, dan semangat persaudaraan Nusantara. Komitmen penuh diberikan untuk mendukung pelaksanaan PSU secara damai, jujur, adil, dan bermartabat.
Selain itu, masyarakat adat diajak menolak kekerasan, politik uang, provokasi, serta penyebaran hoaks. Proses demokrasi diharapkan tetap mengedepankan musyawarah, kasih, dan persatuan.
“Kami mendorong agar penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pemerintah menjalankan tugas secara netral dan menghormati nilai-nilai adat dengan melibatkan tokoh adat sebagai mitra strategis,” tulis salah satu poin dalam pernyataan tersebut.
Pernyataan itu juga menolak segala bentuk eksploitasi politik yang merusak tatanan adat dan kehormatan kampung, serta berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
Para tokoh adat menegaskan bahwa demokrasi tanpa akar budaya akan rapuh. Oleh karena itu, seluruh proses politik dan pembangunan di Papua harus melibatkan dan menghormati entitas adat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem sosial.
Deklarasi tersebut mencakup dukungan penuh terhadap kepemimpinan Penjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn.) Ramses Limbong, yang dinilai berhasil menjaga stabilitas daerah dengan gaya kepemimpinan yang humanis dan terbuka selama masa transisi.
Sebagai langkah konkrit, mereka juga mengusulkan pembentukan Forum Tetap Adat dan Pemerintah sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengharmonisasikan kebijakan.
Pernyataan sikap ini diakhiri dengan amanat kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay untuk menyampaikan dokumen resmi tersebut kepada pemerintah, penyelenggara pemilu, dan seluruh pemangku kepentingan sebagai wujud kesepahaman dan komitmen menjaga demokrasi dan harmoni di Bumi Cenderawasih.
BERIKUT PERNYATAAN SIKAP LENGKAP :
- Menegaskan komitmen menjaga Provinsi Papua sebagai rumah besar bersama yang dibangun atas nilai-nilai adat, budaya, dan semangat persaudaraan Nusantara.
- Mendukung penuh pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara damai, jujur, adil, dan bermartabat serta menyatakan kesiapan untuk mengawal dan menjaga kondusivitas sosial di seluruh wilayah adat Tabi dan Saireri.
- Mengajak seluruh masyarakat adat untuk menolak kekerasan, politik uang, provokasi, dan penyebaran berita HOAX, serta menjunjung tinggi musyawarah, kasih, dan persatuan dalam menyukseskan PSU.
- Mendorong penyelenggara Pemilu, Aparat Keamanan, dan Pemerintah agar menjalankan tugas secara netral, transparan, dan menghormati nilai-nilai adat serta melibatkan tokoh adat sebagai mitra strategis.
- Menolak segala bentuk eksploitasi politik yang merusak tatanan adat dan kehormatan kampung, serta menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat Papua.
- Menegaskan bahwa demokrasi tanpa akar budaya adalah demokrasi yang rapuh; oleh karena itu, seluruh proses politik dan pembangunan wajib menghormati dan melibatkan entitas adat.
- Menyatakan kesiapan para otoritas adat Wilayah Tabi, Saireri dan komunitas masyarakat adat dari La Pago, Mee Pago, Anim Ha, Doberai dan Bomberai serta elemen Paguyuban Nusantara/ FORKOM-LKN Papua sebagai penjaga kedamaian, penengah konflik, dan penggerak rekonsiliasi demi demokrasi yang bermartabat dan pembangunan Papua yang berkelanjutan, dan berkeadilan.
- Mengusulkan pembentukan Forum Tetap Adat dan Pemerintah sebagai wadah komunikasi, kolaborasi, dan harmonisasi kebijakan antara Lembaga Musyawarah Adat dan Pemerintah Daerah.
- Memberikan apresiasi yang tinggi dan dukungan penuh atas kepemimpinan Pj. Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn.) Ramses Limbong, S.IP., M.Si., yang telah menunjukkan teladan kepemimpinan yang humanis, rendah hati, terbuka terhadap aspirasi masyarakat, serta menjaga stabilitas daerah selama masa transisi. Kami mendukung penuh kepemimpinan beliau hingga terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang definitif.
- Mengamanatkan kepada LMA Port Numbay untuk menyampaikan pernyataan sikap ini kepada Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, dan seluruh pemangku kepentingan sebagai wujud kesepahaman dan komitmen bersama dalam menjaga demokrasi dan harmoni di Provinsi Papua sebagai ‘rumah besar’.
