Jayapura, reportasepapua.com – Kedatangan Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau sapaan akrabnya Tomi Suharto ke Tanah Papua untuk meresmikan Kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Kabupaten Merauke dan Jayawijaya mendapat penolakan dari Pemuda Adat Papua.
Sekertaris Umum Pemuda Adat Papua Kristian Arebo,SH.,MH mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kedatangan putra bungsu Presiden kedua ini ke Papua dalam rangak meresmihkan kantor LMA di Merauke dan Wamena dan Kota Jayapura.
Sebab kata Kristian, tidak ada korelasi antara partai politik dengan kantor Adat.
“Jangan membawa kepentingan dia sebagai ketua partai dengan menggunakan adat untuk kepentingan politiknya. Inikan sma saja merusak tatanan adat di Papua, dalam artian bahwa ini bisa memicuh konflik antara masyarakat adat di Papua, karena akan menimbulkan kecemburuan karena merasa tidak adil dalam perlakukan itu, sebab nanti akan menimbulkan pertanyaan kenapa hanya di Merauke dan Wamena lalu di kabupaten lain tidak. Jadi ini yang kami khawatir,” kata Kristian Arebo saat memberikan keterangan pers di Wins Cafe, Kota Jayapura, Selasa (5/3/19) kemarin.
Untuk itu, dengan tegas Sekum Pemuda Adat Papua ini meminta, Tomy Soeharto jangan membawa kepentingan politiknya dengan menggunakan cara-cara kepentingan adat untuk melegitimasi kepentingan politiknya dengan menggunakan simbol-simbol adat dalam kegiatannya di beberapa kabupaten yang ada di Papua.
“Inikan tidak ada korelasi antara antara Tomy Soeharto dan LMA. Apalagi dia Ketua Umum Partai Berkarya. Inikan tidak ada korelasi antara adat dan parpol. Sehingga saya meminta dukungan dari teman-teman pemuda adat,” ujar Kristian Arebo.
Menurut Kristian, ini sangat tidak relevan dalam artian bahwa tidak kaitannya dengan partai politik dengan adat
“Ini yang harus di fikirkan secara bersama-sama supaya jangan sampai apa yang Tomy lakukan, ini menjadi pemicu pemecah belah masyarakat adat di Papua,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, pihaknya sangat berterimakasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan ke masyarakat.
Untuk itu, sekali lagi ia mengingatkan Tomy Soeharto untuk tidak membawa politik kedalam adat.
“Kalau dia sebagai Ketum partai datang ke Papua untuk meresmihkan kantor partainya itu cocok. Tapi kalau datang meresmikan kantor LMA tidak ada korelasi. Terlebih dahulu harus koordinasi dengan kepala daerah. Jadi menurut kami inii cara yang tidak sopan. Bukan semaunya dia saja langsung mau turun untuk lakukan kegiatan,” ketusnya.
Smentara itu Koordinator Wilayah Lepago, Isak Wetipo memgatakan, ketika kita berbicara mengenai tatanan adat Papua, ini harus dikemas dengan baik atau melewati tata cara dan mekanisme yang harus menjunjung tinggi nilai tatanan adat Papua.
Menurutnya, yang dilakukan oleh Tomy Soeharto itu tidak melalui mekanisme. Padahal di Papua ini ada lembaga adat.
“Kami hadir sebagai pemuda adat ini untuk menjaga etika adat sehingga tatanan adat ini terus berkelanjutan sampai di generasi yang akan datang. Selain itu, kami generasi milenial juga menjaga dan memelihara serta melindungi nilai adat dalam batas-batas adat dan wilayah adat,” jelasnya.
Untuk itu kata dia, Bung Tomy harus tahu bahwa ketika dia masuk ke tanah adat, kalau di Papua ini dikenal sangat menjunjung tinggi nilai adat, sehingga tidak dicampuri dalam sistim politik dan nilai adat.
“Ini yang harus disadari oleh bung Tomy, ” tandasnya.
Sementara itu, Anggota DPR Papua dari kursi pengangkatan, Yonas Alfons Nussy meminta agar Bawaslu melihat persoalan ini.
“Jangan merebut suara dengan cara-cara kurang tepat. Kalau hal itu dilakukan Bawaslu maka harus ambil sikap tegas,” tandas Nussy.
Apalagi tambahnya, DPR Papua mencermati seluruh kegiatan parpol dalam menyambut Pileg dengan cara mereka sejak awal kampanye. (Tiara)
