WONDAMA, Reportasepapua.com – Bantuan langsung Tunai BLT dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBN telah disalurkan di kampung Rasiei Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
Penjabat Kepala kampung Rasiei, Johan Torey katakan, 37 KK sudah terima BLT sejak 19 Mei 2020 atau dua pekan lalu.
Katanya lagi, dirinya bersama aparat kampung dan mitra kerja kampung, yakni anggota Bhabinkambtimas dan Babinsa TNI bersama menyalurkan BLT tersebut.
Dirinya merincikan, total BLT Bulan April, Mei dan Juni adalah sebanyak Rp.66.600.000.
“Jumlah KK Kampung Rasiei 111 KK, yang terima BLT hanya 37 KK jadi Total BLT kami Rp.66.600.000 rupiah untuk 3 bulan, kami sudah bagikan tahap pertama sebanyak Rp.22.200.000, per KK mendapat Rp. 600.000. Penyaluran tahap 2 sementara kami bagikan dan penyaluran tahap 3 akan kami bagikan pekan depan ini. Anggaran ini kami bersama pemerintah distrik, kampung dan aparat keamanan TNI Polri jalan dan bagikan ke rumah-rumah warga” jelas Torey kepada Reportase Papua.com, Sabtu, (30/5).
Penyaluran BLT di kampung tersebut sempat menimbulkan protes dari masyarakat setempat akibat keliru akan persyaratan setiap KK penerima BLT.
“Kami semua ini terdampak akibat Covid-19 saya harap kami semua dapat BLT jumlah KK kami banyak kenapa hanya 37 KK saja yang dapat,” ujar Warga yang enggan namanya dimediakan ketika mengikuti proses penyaluran BLT di kampung tersebut.
Warga tersebut meminta agar seluruh warga Rasiei berjumlah 111 KK terima BLT.
Upaya protes tersebut mereda ketika salah seorang pendamping kampung memberikan penjelasan terkait syarat setiap KK penerima BLT.
Namun kata pendamping dana Desa Bidang Teknik, Yohana Baransano, bahwa warga yang berhak menerima BLT adalah mereka yang benar-benar terdampak akibat Covid-19.
“Saya tegaskan sekali lagi, warga yang dapat BLT adalah warga yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19 dan belum menerima program bantuan lain dari pemerintah manapun dan bagi mereka yang terkena penyakit kronis, dan yang memenuhi kriteria itu hanya 37 KK. Hal ini juga kami sudah sampaikan pada musyawarah kampung jauh sebelum BLT ini disalurkan,” tukas Yohana.
Lanjut dia, semua warga berhak menikmati anggaran desa namun tidak semua harus melalui BLT, sebab Realokasi DD yang sumbernya dari APBN kata Yohana ada 30 persen yang terbagi dalam 3 program kerja.
“DD APBN bukan hanya BLT, tetapi juga ada pembentukan Tim gugus tugas cegah Covid-19 tingkat kampung tetapi ada juga program kerja Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dimana masyarakat semua kita libatkan bekerja dan terima upah dari anggaran tersebut dan hasil kerja kita yang nikmati sendiri,” tutur Yohana.
Selaku yang mendampingi 9 kampung di distrik Rasiei, Yohana berharap masyarakat taat dan ikuti persyaratan yang sudah diberikan dari pusat sampai ke daerah.
“Pesyaratan untuk dapat BLT sudah diatur, saya harap kita kerja sesuai dengan aturan yang ada, alokasi anggaran DD dikawal ketat oleh semua pihak, tugas kita kerja sesuai aturan dan ikuti semua protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19,” kata Yohana
Dia juga menambahkan, program padat karya tunai di kampung tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan di tengah pandemi Covid-19.
“Program padat karya tunai tentunya pekerjaan yang disepakati masyarkat sesuai dengan prosedur musyawarah kampung,” ujar Yohana.(SR)
