NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo
Pemprov Papua Segera Cek Insiden Pengusiran Guru oleh Tentara PNG di Wilayah Perbatasan Keerom – Reportase Papua

Pemprov Papua Segera Cek Insiden Pengusiran Guru oleh Tentara PNG di Wilayah Perbatasan Keerom

banner 120x600

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Pemerintah Provinsi Papua akan segera melakukan pengecekan serta pemeriksaan akan kebenaran laporan pengusiran guru oleh tentara Papua Nugini (PNG), yang terjadi pada akhir Mei 2024 lalu.

Pengecekan atau proses verifikasi akan dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Keerom, di Kampung Niliti, Distrik Towe, Kabupaten Keerom, yang dilaporkan menjadi tempat pengusiran para guru tersebut.

“Nanti verifikasi dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang. Verifikasi nanti juga melibatkan TNI-Polri dan tim teknis terkait.”

“Pihak PNG juga melakukan hal yang sama, setelah itu kedua negara akan melakukan verifikasi secara bersama. Namun waktu verifikasi bersama masih akan dikomunikasikan kembali oleh kedua negara,” kata Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Papua, Suzana Wanggai usai pertemuan bersama Bupati Keerom, Piter Gusbager, di Kantor Gubernur Jl. Soa Siu Dok II, Kota Jayapura, Rabu (19/6/2024).

Dia menambahkan, proses verifikasi bersama dengan kedua negara juga merupakan mekanisme yang ada di dalam aturan kerjasama RI-PNG. Lebih khusus menyangkut isu-isu yang terjadi di wilayah perbatasan.

Dimana dalam verifikasi domestik, akan diketahui keberadaan titik kampung maupun penduduknya.

“Dari verifikasi itu akan ditentukan, apakah kampungnya masuk wilayah Indonesia atau PNG,” ucap ia.

Bupati Keerom, Piter Gusbager menyatakan insiden pengusiran guru di bulan Mei merupakan yang keempat kalinya.

“Bahkan kami sudah sampaikan pandangan kepada pihak keamanan dari kedua negara. Apabila bertemu dengan masyarakar saat patroli, hendaknya memperhatikan hak sipil untuk menjaga hubungan persaudaraan RI-PNG,” terang ia.

Sementara itu, Bupati Keerom menegaskan keberadaan para guru di kampung itu bukanlah ilegal entry. Sebab Pplayanan yang dilakukan, sudah berlangsung cukup lama.

“Apalagi para guru ini ber-KTP warga Keerom, sehingga harapan saya semoga dengan adanya proses verifikasi, semua akan semakin jelas,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *