Jayapura,reportasepapua.com – Untuk memghindari dokumen-dokumen yang serupa dan tanpa prosedur, maka DPR Papua dalam hal ini Komisi I DPR Papua, yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM meminta Pemerintah Provinsi Papua segera membentuk tim verifikasi khusus yang bertugas untuk melakukan verifikasi data calon pegawai honorer K2, juga calon pegawai honorer pada umumnya.
Untuk itu, Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy juga meminta seluruh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di tingkat kabupaten/kota harus menyampaikan hal ini ke Pemprov.
“Sehingga dari tim verifikasi inilah kita dapat lakukan verifikasi secara baik dan detail karena melalui prosedur, ” kata Yonas Alfon Nussy lewat via telepon, kemarin.
Hal itu dikatakan lantaran pihaknya menduga dalam penerimaan pegawai honorer K2 dan pegawai honorer pada umumnya selama ini, kerap kali terdapat dokumen-dokumen yang masuk tanpa prosedur yang tepat.
“Paling tidak, kinerja tim verifikasi ini ialah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dilakukan BKD maupun yang ada di tangan para honorer. Dengan demikian, dokumen yang masuk dan yang ada di tangan para calon ini serupa,” jelasnya.
Bahkan, legislator Papua ini menilai bahwa hal itu penting, sebab, berangkat dari pengalaman yang sudah dilakukan saat penerimaan pegawai honorer K2 dan pegawai honorer lain pada umumnya.
“Artinya, ini penting karena pengalaman yang sudah kita lalui begitu banyak aspirasi yang masuk ke DPR Papua, sehingga memberikan catatan penting untuk kita harus lakukan verifikasi dokumen, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, secara prosedural,” tandas Nussy.
Sementara untuk pembentukan tim verifikasi itu sendiri Nussy menambahkan, jika pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Papua.
“Sehingga Gubernur Papua langsung membentuk tim verifikasi dokumen yang dimaksud,” tutup Nussy. (Tiara).