BIAK, REPORTASEPAPUA.COM – Sidang paripurna DPRD Biak Numfor terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, menetapkan pendapatan APBD tahun 2019 sebesar Rp. 1.408.847.885.801, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 41.771.172.937, dana perimbangan Rp. 914.702.016.000 dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp. 452.372.696.864. dari angka tersebut, belanja daerah sebesar Rp. 1.398.957.885.801, diafektasikan pada belanja tidak langsung Rp. 780.997.705.351 dan belanja langsung sebesar Rp. 617.850.180.449. Hal ini menjadikan APBD Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 mengalami surplus anggaran sebesar Rp. 10.000.000.0000.
Dalam pidato penutupan sidang paripurna APBD tahun 2019, Plt. Bupati Biak numfor, Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd mengatakan, pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang berasal dari surplus, diafektasikan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah daerah guna membayar hutang kepada pihak ketiga atau rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaan namun belum lunas pembayarannya.
“Namun jika dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan efisiensi anggaran, sehingga Pemerintah Daerah dapat menerima tambahan pembiayaan untuk pembayaran hutang daerah kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu kebijakan umum APBD tahun anggaran 2019 ini, merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh masing-masing komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya secara optimal yang lebih efisien, efektif dan akuntabel” Jelasnya.
Herry Naap mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan jajarannya untuk melakukan transformasi secara cepat dan tepat serta inovatif sebagai konsekwensi logis untuk menyesuaikan perubahan di era globalisasi yang berkembang begitu cepat, khususnya sistem dan manajemen yang berbasis teknologi. Pemerintah telah melakukan reformasi dibidang pengelolaan keuangan melalui aplikasi SP2D online atau Cash Management System (CMS), yang ditindaklanjuti melalui pendantanganan MoU antara Pemda Biak Numfor dan Bank Papua.
“Semua sistem pelayanan tanpa terkecuali dilingkungan Pemerintah daerah kedepan wajib berbasis IT. Kalau kita mau bangkit dari berbagai keterpurukan maka kita harus berani melakukan berbagai terobosan dan saat ini sudah mulai dilakukan. Intinya semua OPD bahkan sampai ketingkat kampung diupayakan supaya memperhatikan sistem aplikasi, dengan begitu maka semua bisa dikontrol dengan baik”, tegas Herry Naap.(jefri)
