Pemerintah Didesak Segera Rampungkan Perda Perlindungan dan Pengembangan Nelayan Masyarakat Adat Papua

0
105

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA..COM –  Setelah dilantik, di hari pertama kerjanya, Anggota DPR Papua bidang Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi, Jhon NR Gobai turun lapangan (Turlap) melakukan dialog dengan para nelayan asli Papua atau yang diberi nama Gabungan Asosiasi Nelayan Orang Asli Papua (GANOAP) yang dilaksanakan di Koperasi Nelayan Papua Mandiri, Kompleks Pasar Hamadi, Kota Jayapura, Rabu petang (21/4).

Bahkan, Jhon Gobai mengungkapkan, ada banyak keluhan yang disampaikan oleh para nelayan itu saat berdialog berlangsung. Sehingga ia pun menyimpulkan jika nelayan asli Papua selama ini tengah mengalami berbagai masalah.

“Jadi nelayan ini punya keluhan diantaranya pertama soal armada juga terkait soal harga dan mereka juga minta soal Perda. Disini saya tegaskan bahwa Perda ini, DPR Papua sudah pernah mensahkan pada tahun 2018 silam. Kemudian sudah dilakukan fasilitasi ke Depdagri pada tahun 2019. Sehingga sekitar bulan Mei itu sudah ada jawabannya. Ya memang ada sedikit perbaikan-perbaikan,” kata Jhon Gobai kepada sejumlah Wartawan usai berdialog dengan nelayan asli Papua di Koperasi Nelayan Papua Mandiri, Kompleks Pasar Hamadi, Kota Jayapura, kemarin sore.

Oleh karena itu kata Gobai, pihaknya mempertanyakan kepada eksekutif dalam hal ini Pemprov Papua terkait Perda tentang perlindungan dan pengembangan nelayan masyarakat adat Papua yang sudah di sahkan oleh DPRP.

“Kira-kira kapan pemerintah provinsi segera meminta nomor register. Setelah nomor registernya keluar lalu diundangkan dalam lembaran daerah dan ditanda tangani oleh Gubernur Papua, lalu disebarluaskan ke masyarakat dan dinas-dinas yang ada di kabupaten/kota. Agar ada payung hukumnya bagi para nelayan itu didalam melakukan kegiatan pencarian ikan. Itu yang paling penting ” tandas Gobai.

Terkait dengan itu, pihaknya mendesak, agar Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua, segera dirampungkan.

Yang kedua lanjutnya, pihaknya juga meminta armada. Artinya harus ada satu atau dua kapal ikan di Kota Jayapura ini yang diberikan kepada nelayan orang asli Papua yang dikelolah oleh Koperasi.

“Memang mereka mempunyai armada, tapi menurut saya itu belum layak. Pemerintah harus bantu untuk menyediakan kapal, agar mereka tidak termakan oleh para tengkulak. Termasuk BBM-nya disediakan. Kan ada SPBM khusus nelayan. Jadi kapal nelayan tu bisa ambil BBM dari sana dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Prihatin dengan kondisi para nelayan itu, anggota DPR Papua ini meminta Pemprov Papua segera menetapkan zona atau wilayah tangkap khusus untuk nelayan asli Papua.

Apalagi ungkapnya, belum banyak rompong yang dimiliki nelayan asli Papua. Sedangkan, nelayan nusantara memiliki bagang atau rompong yang memadai.

Selain itu bebernya, ada masalah lain, yakni terkait dengan zona tangkap atau wilayah untuk mencari ikan. Padahal zona tangkap itu sudah turun temurun nelayan asli Papua mencari disitu. Tapi kini lokasi itu juga dijadikan lokasi pencarian nelayan lain.

“Itu terjadi karena diduga mereka membayar kepada perorangan dalam bentuk uang bulanan. Jadi bukan berupa iuran kepada suku pemilik wilayah adat, atau tanpa membayar kepada pemilik wilayah adat,” beber Jhon Gobai yang juga sebagai Sekretaris II Dewan Adat Papua.

Menurut Gobai, situasi itu tak jarang menciptakan konflik antara nelayan asli Papua dan nelayan nusantara. Misalnya yang terjadi di Pomako, Kabupaten Mimika pada 1 Agustus 2017 silam.

“Jadi mesti ditetapkan zona tangkap nelayan dengan regulasi, agar ada ruang tangkap nelayan adat Papua. Tidak boleh dimasuki oleh nelayan nusantara,”tekannya.

Disamping itu imbuhnya, nelayan asli Papua juga perlu modal usaha agar mereka tidak tergantung kepada tengkulak ikan. Dan mereka juga memerlukan tempat penyimpanan ikan.

Jhon Gobai menyarankan mesti ada pembinaan bagi nelayan, dan pemerintah harus mengupayakan pemasaran hasil tangkap nelayan asli Papua.

Ditambahkan, misalnya mengirimkan ikan ke luar Papua dengan biaya pengiriman disubsidi.

“Jadi ini sangat penting agar ada kepastian untuk usaha dan juga dalam rangka menciptakan kemitraan usaha bagi nelayan masyarakat adat Papua,”tegasnya. (TIARA).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here