Pemekaran Provinsi Saireri Mencuat dalam hearing Publik DPRP di Biak

Yohanis Ronsumbre S.Sos mendapatkan masukkan masyarakat, terkait pengusulan pemekaran Wilayah Saireri menjadi Provinsi, yang diungkapkan elemen masyarakat di Biak dari perwakilan Dewan adat Byak, Perempuan, dan Pemuda dalam hearing publik yang juga turut di hadiri Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor  Ir. Zeth Sandy. (FOTO : jferi/reportasepapua.com)
banner 120x600

BIAK,REPORTASEPAPUA.COM – Setelah Melakukan Hearing Publik Sebelumnya Di Kabupaten Yapen Dan Kabupaten Waropen Sejak Tanggal 12 November 2018 lalu, Anggota DPRP utusan adat dari wilayah Saireri Yohanis Ronsumbre S.Sos mendapatkan masukkan masyarakat, terkait pengusulan pemekaran Wilayah Saireri menjadi Provinsi, yang diungkapkan elemen masyarakat di Biak dari perwakilan Dewan adat Byak, Perempuan, dan Pemuda dalam hearing publik yang juga turut di hadiri Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor  Ir. Zeth Sandy.

“Sekalipun ada pro kontra, tapi menurut masyarakat yang menginginkan pemekaran, masih terjadi ketimpangan pemerataan pembangunan di wilayah Saireri di bandingkan wilayah lain di Papua, selain itu pula, kami juga mendapatkan input lainnya terkait apa yang diharapkan masyarakat terhadap wacana revisi UU Otsus no 21 tahun 2001 dan revisi alokasi dana, misalnya pada perdasus nomor 25 tahun 2014, ada dana Afirmasi sejumlah 6% untuk Kabupaten/ Kota dari dana Otsus, semestinya bisa disalurkan langsung kepada kelembagaan adat yang sudah ada baik perempuan, agama dan adat, dimana faktanya hingga hari ini tidak pernah di salurkan” jelasnya kepada reportasepapua.com.

Yohanis Ronsumbre optimis selanjutnya terhadap berbagai masukkan yang diberikan masyarakat tersebut pihaknya sebagai perwakilan dari wilayah adat dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat adat yang selama ini, belum tersalurkan secara maksimal dalam kebijakan pemerintah yang ada.

Hearing Publik sebagai salah satu mekanisme kerja anggota DPRP untuk menghimpun pendapat dan aspirasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, diharapkan dapat menjadi rekomendasi pada Forum-forum pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat Provinsi.(jefri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *