SENTANI, Reportasepapua.com – Rencana pembentukan Provinsi Tabi rupanya bukan hanya sekedar wacana semata. Tetapi sebenarnya rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) ini telah lahir dalam sebuah perencanaan yang matang dan dirancangkan sejak tahun 2015 lalu oleh sejumlah pimpinan adat di Wilayah Tabi lewat Yayasan Mamberamo Tami (Mamta).
Yayasan Mamta didirikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan diberi tugas oleh para pemangku kepentingan untuk menyaipkan segala hal berkaitan dengan pembentukan DOB Propinsi Tabi.
“Saya menentang tegas jika ada pihak yang menyebut bahwa rencana pembentukan DOB Provinsi Tabi baru sebatas wacana,” tandas Ketua LSM Papua Bangkit yang juga sebagai salah satu intelektual Tanah Tabi, Hengky Jokhu kepada wartawan di Hotel Horex Sentani, Kamis (30/5).
Dikatakan, perjuangan pembentukan DOB Provinsi Tabi terus akan berlanjut sebab dengan adanya pembentukan DOB mampu mejawab sejumlah permasalahan di daerah ini, terutama sektor ekonomi, pariwisata dan sektor industri.
Dirinya mengajak, kepada semua pihak yang bersuara mengenai pembentukan DOB Provinsi Tabi untuk memiliki niat yang tulus untuk membangun daerah, bukan atas dasar kepentingan politik dan kekuasaan semata.
Baca Juga :
Anak Tabi Jangan Bicara Merdeka!!!
Rumuskan Rencana Strategis, Lima Kepala Daerah di Wilayah Adat Tabi Menggelar Pertemuan
Asosiasi Bupati / Walikota Tanah Tabi Terbentuk dan Siap Bekerja
Karena, lanjut Jokhu, jika motivasi pembentukan Provinsi Tabi didasarkan pada kepentingan politik dan kekuasaan semata maka tentu, manfaatnya hanya dirasakan oleh kelompok dan pribadi tertentu.
“Sekali-kali jangan membawa suku, ras, agama dan kelompok tertentu dalam perjuangan pembentukan DOB Provinsi Tabi, apalagi alasan pembentukan atas dasar kepentingan Orang Asli Papua (OAP) mencari jabatan dan kekuasaan,” tukas Hengky mengingatkan.
Hengky menjelaskan, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang nota bene adalah bagian dari Wilaya Tabi merupakan etalase terdepan dalam pembangunan Papua, sehingga untuk meningktkan pembangunan sektor ekonomi maka wilayah Tabi harus menjadi sebuah provinsi.
“Jangan beranggapan bahwa pembentukan DOB di Papua sepenuhnya bermuatan politik. Pembentukan DOB Provinsi Tabi murni untuk mendorong pembangunan perekonomian, pariwisata dan sektor industrik di daerah ini,” tutupnya.
Berdasarkan catatan reportasepapua.com, pada perayaan Natal bersama masyarakat adat Tabi yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Kantor Bupati Jayapura, Kamis (20/12/2018), Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano juga sempat menyuarakan hal tersebut.
Karena menurutnya anak adat Tabi harus menjadi pemimpin di atas negerinya sendiri. “Pada perayaan natal nanti kita akan kembali berkumpul dan bisa saja kita kita akan deklarasikan provinsi tabi nanti. Saya tidak main-main, karena saya tidak mau jadi budak di atas saya punya tanag sendiri. Saya ingin jadi pemimpin di atas tanah dan negeri saya sendiri” tegas BTM kala itu. (yurie)
