JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Pembangunan infrastruktur di daerah rawan Papua yang sempat terhenti akibat gangguan keamanan akan dilanjutkan. Hal ini sebagaimana penegasan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo usai memimpin perayaan ke-74 Hari Bakti PU di Jayapura, Selasa (3/12).
Menurutnya, gangguan keamanan tak akan menghentikan proses pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan tengah Papua. Malah, kata dia, Presiden Joko Widodo telah mempunyai terobosan baru guna menuntaskan konektivitas antar daerah di Bumi Cenderawasih, pada 2020 mendatang.
Wempi pun berencana akan menggelar Rapat Koordinasi dengan seluruh Balai di Papua untuk mengevaluasi semua pekerjaan. “Memang sudah ada rencana yang akan kita kerjakan, akan tetapi besok di Rapat Koordinasi kami bahas lagi. Pekerjaan yang belum selesai di periode sebelumnya akan kami tuntaskan dalam masa kepemimpinan presiden, lima tahun mendatang,” tegas Wempi Wetipo kepada sejumlah wartawan.
Soal sejumlah jembatan di beberapa titik rawan gangguan KKB yang dikerjakan oleh pihak TNI, Wamen PUPR asli Wamena ini menilai wajar dan tidak menjadi akar persoalan kesenjangan di daerah pegunungan.
Bahkan, dia menyatakan komitmennya dalam meminimalisir kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. “Tidak semua pekerja dilakukan oleh TNI. Besok kita akan Rakor dengan semua Balai yang ada di Papua untuk mengevaluasi semua pekerjaan,” terangnya.
Dia mengharapkan semua pihak dapat berkontribusi menjaga keamanan di Papua yang dikenal tanah damai. Sinergitas antar instansi dan masyarakat sangat diperlukan demi menyelesaikan pembangunan infrastruktur termasuk sejumlah venue PON XX Papua.
Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Gerius One Yoman siap mendukung proses pembangunan di wilayah Papua. Dia pun menyebutkan tengah fokus pada pembangunan sejumlah venue PON XX.
“Kita targetkan semua venue PON akan selesai sebelum pembukaan, baik di Timika, Merauke serta Kota dan Kabupaten Jayapura, termasuk persediaan air bersih juga,” katanya
Diketahui, pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua sempat terhenti akibat pembantaian pekerja PT Istaka Karya oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, pada 2 Desember 2018 lalu.
Dari 28 pekerja Istaka Karya yang menjadi korban pembantaian KKB pimpinan Egianus Kogoya, 17 orang meninggal dunia. (Redaksi)