Wondama, Reportase Papua.com- Elisa Auri-Ferry Auparai pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati nomor urut satu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Teluk Wondama tahun 2020.
Auri-Auparai atau A2 menyampaikan sesuai data yang diperoleh 13 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di 13 distrik di kabupaten Wondama perlu di dorong akreditasinya, termasuk bangunan fisik dan fasilitas alat kesehatan (alkes).
“Dari 13 puskesmas yang ada, 7 puskesmas yang terdata akreditas di tahun 2015, sementara yang sisa belum dapat akreditas dari kementrian kesehatan (kemenkes) RI. pemerintah harus dorong sehingga 6 puskesmas yang belum mendapatkan akreditas berkesempatan memperoleh akreditas, alkes dari kemenkes,”ucap calon bupati Auri dalam debat public bertemakan menuju Wondam sehat, yang diselenggarakan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) Wondama pekan lalu di aula SMP Negeri 1 Wasior.
Menurut Auri, puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat tingkat distrik dan kampung. oleh sebab itu Auri katakan, pelayanan dasar di tingkat Puskesmas harus di dorong penuh demi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Yang sudah dapat akreditas sejak pemerintahan Alberth H Torey, dan yang 6 (puskesmas) lagi, mempunyai hak untuk di angkat akreditasinya sehingga semua hak-hak pelayanan dasar kesehatan dapat diwujudkan dipuskesmas. Puskesmas adalah ujung tombak, pelayanan-pelayanan dasar yang akan di lakukan kepada masyarakat. Kalau ini dilakukan dengan sepenuhnya masyarakat tidak protes,”ungkap Auri
Selain puskesmas yang di dorong agar terus melayani masyarakat dengan baik. Dia juga mengatakan, kesejahteraan tenaga medis, baik dari sisi finansial atau sisi Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikannya, petut di tingkatkan.
“Para medis harus disertifikatkan, kita berikan sarana prasaranan yang baik, sehingga semua komunitas masyarakat yang dilayani para medis mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Para medis, kita ditingkatkan lagi pendidikannya. Kalau belum mendapatkan dokter spesialis, pemerintah berikan hak sekolah spesialis, perawat kita harus tingkatkan. Mereka berhak mendapat kesejahteraan dengan menetapkan SK bupati, tenaga medis berhak mendapatkan upahnya melalui kenaikan TPP,”pungkas Auri.
Sudah pasti, apabila kesejahteraan medis di perhatikan dengan baik, maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus baik pula.
“Apabila kita perhatikan kesejateraan medis, sudah barang tentu pelayanan kepada masyarakat akan baik pula. Hak kesejahteraan itu akan mendorong kedisiplinan para medis melayani rakyat Wondama. Medis datang tepat waktu, atau berada tetap di tempat tugas, lakukan pelayanan kepada masyarakat,tentu hak-haknya harus di perhatikan dengan baik,”tutur Auri.
Sementara calon wakil bupati, Ferry Auparai menambahkan pelayanan tenaga medis harus di perhatikan serius, apalagi dalam situasi corona virus disease tahun 2019 (Covid-19).
Menurut dia, tenaga medis perlu tindakan konkrit dari pemerintah daerah agar terus melakukan pelayanan penanganan dan pencegahan covid-19.
“Keputusan presiden nomor 11 tahun 2020. Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Maka ini perlu di tindak tegas dengan tindakan konkrit dan terobosan baru sehingga apa yang menjadi persoalan, kita selesaikan kedepan,”ucap Auparai.
Lanjut, kata Auparai corona adalah musuh kita bersama oleh sebab itu dia pencegahan dan penanganan corona ada perlu kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. “Corona jadi musuh kita bersama, kita harus bahu membahu selesaikan persoalan corona di Wondama. Tetapi, juga memberikan harapan baru bagi masyarakat kabupaten Wondama dengan hadirnya faksin corona,”tutup Auparai.(SR)
