WONDAMA, REPORTASEPAPUA.COM – Tentara Nasional Indonesia (TNI) selain menjadi pagar betis Nengara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi mempertahankan keamanan Negara terus di latih untuk berperang tetapi TNI juga punya sisi selain perang tetapi juga TNI dapat melakukan hal-hal lain tentang pelayanan kemanusian guna mendukung jalannya pembangunan pemerintah. Namun sayang sisi lain TNI di Papua dan Papua Barat belum di manfaatkan dengan baik oleh pemerintah, hal ini diutarakan Panglima Dalam (Pangdam) XVIII Kasuari Mayor Jendral Joppye Onesimus Wayangkau ketika melakukan kunjungan kerja ke distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama pada Kamis, (7/11).
“Sebagai panglima kodam tujuan saya, ingin membantu pemerintah agar bisa melayani masyarakat di tempat-tempat yang sulit di jangkau. Kalau tempat-tempat yang muda di jangkau itu biasa, saya ingin masyarakat tahu tentara itu selain bertugas sebagai prajurit militer tetapi ada tugas kita untuk membantu pemerintah dan melayani masyarakat dalam bidang-bidang diluar tugas pokok kita, Tentara itu memang di bentuk untuk perang atau bertempur tetapi kami juga mempunyai tugas lain untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat,” Ujar Wayangkau.
Selaku Pangdam Wayangkau juga membuka diri bagi pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melihat dan memanfaatkan kerja sama antara Tentara dan pemerintah guna pelayanan kepada masyarakat.
“Saya lihat di papua dan papua barat khususnya pemerintah daerah belum memanfaatkan dengan baik sisi lain dari kemampuan militer. Kami akan terus berupaya menyampaikan kondisi ini sehingga pemerintah dapat menggunakan sisi lain dari Tentara paling tidak dapat membantu percepatan pembangunan di Papua,” tukas Wayangkau.
Dirinya juga mencontohkan tahun 2018 sampai 2019 Tentara telah membantu pemerintah Kabupaten Sorong selatan bangun 60 unit rumah di distrik Kokoda merupakan distrik yang kondisi topografi sangat sulit dijangkau, namun kata Wayangkau pembangunan pemerintah yang terbengkalai kondisi topografi disitulah Tentara dapat membantu pemerintah dalam membangun.
”Pada tahun 2009 pangdam mencontohkan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi membangun 60 unit rumah di distrik kokoda kabupaten Sorong Selatan satupun tidak ada yang jadi, setalah kami dapat laporan ini dan saya ambil keputusan kodam harus bisa membangun, selama dua tahun sejak 2018 sampai 2019 kami operasi dan kami bangun hampir kurang lebih 5 bulan berjalan 34 unit rumah dan 1 gereja serta rehab satu gedung masjid sudah kami kerjakan tuntas,” ucap Wayangkau.
Setelah melalui perjalanan ke distrik Naikere Pangdam beserta jajaranya pun membuka diri bagi pemerintah kabupaten teluk Wondama dalam hal pembangunan akses jalan hingga ke kampung-kampung terjauh distrik Naikere, menurut Pangdam tak peduli sedikit atau banyak namun yang terpenting adalah masyarakat merasakan sentuhan pembangunan pemerintah.
“Tidak besar tetapi yang terpenting kita berbuat meski sedikit tetapi di rasakan masyarakat, kkta jadi pejabat jangan duduk asik-asik dirumah tetapi kita harus turun kelapangan, pak bupati Wondama juga sampaikan ada kampung-kampung yang sulit kita jangkau saya mau sampaikan pak bupati ini bisa kita bantu, TNI punya kemampuan untuk bekerja, tetapi ya itu yang tadi saya katakan pemerintah daerah belum manfaatkan kemampuan tentara, dan kami punya standar operasi kalau tentara itu 70 hari TMMD itu hanya 21 hari harus jadi sasaran kerja.
Pemerintah daerah silahkan manfaatkan ini koordinasi dengan dandim kira-kira apa yang bisa kita kerjakan dianggarkan tahun depan dan itu kita lakukan. Tekad dan rencana itu pantang untuk tidak dilaksanakan , oleh sebab itu perencanaan harus matang, kalau sulit itu yang kita pikirkan kalau gampamng tidak usah kita pikirkan. Yang sulit itu yang harus di piker. Manfaatkan dengan baik kegiatan kemanusiaan ini,” tukas orang Nomor satu Kodam XVIII Kasuari. (solfi)
