NEWYORK,, REPORTASEPAPUA.COM – Mantan Petinggi OPM yang sudah Melanglangbuana di Eropa Selama Belasan Tahun Mengakui kehadiran Benny Wenda di Sidang Umum PBB NEw York Hanya Mengikuti Delegasi Negara Vanuatu, Namun Karena Peraturan Tegas, Benny Wenda Tak Bisa Masuk Keruang Sidang Umum dan Hanya diluar Gedung.
“Betul sekali info itu, Tidak ada yg masuk ikut Delegasi Vanuatu, karena ada peraturan baru dari PBB bahwa hanya Warga Negara resmi dari negara itu yang bisa ikut masuk hadir dalam Sidang Umum PBB. Jadi dia (Benny Wenda) juga tidak bisa ikut Delegasi Vanuatu. PBB Punya peraturan keras sekarang,” Tegas Nick Messet Ketika dihubungi Via Whatapp Jumat Malam (27/09).
Nick Messet Bersama Maikel Manufandu dan Jhon Secara Resmi diundang Oleh Wapres Jusuf Kalla Untuk Hadir bersama sama di New York dalam Rangkaian Sidang Umum PBB.
“Ini baru pertama kali dalam sejarah RI bahwa ada tiga orang Papua yg mendampingi Wapres RI masuk duduk resmi didalam Sidang Umum PBB dan ikut dengar pidato Wapres RI,” Tutupnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah adanya usulan terkait referendum Papua dari negara-negara kawasan Pasifik dalam Sidang Umum ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
“Tidak ada agenda itu. Mereka juga sudah ada empat yang bicara sebelumnya, tidak ada (usulan referendum) begitu. Kita juga tidak menganggap itu bukan soal yang sangat besar untuk kita bicarakan di Sidang Umum PBB,” kata Wapres JK dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Empat negara yang telah berbicara dalam forum internasional tersebut adalah Fiji, Tuvalu, Kiribati dan Tonga; dan keempat negara tersebut tidak ada yang menyinggung mengenai referendum Papua.
Wapres mengatakan Sidang Umum ke-74 PBB lebih menekankan pada tema pengurangan kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan. Sehingga tidak ada negara yang mengangkat isu mengenai usulan referendum Papua tersebut.
“Sidang Umum ini sebagian besar berbicara tentang bagaimana mengurangi kemiskinan, environment, kesehatan. Terlalu banyak masalah di dunia ini untuk dibicarakan, jadi di negara-negara Pasifik tidak ada yang mengungkit,” Tambahnya. (redaksi)
Isu referendum di Papua hanya sbg alasan pembenaran mengkorupsi dana otsus untuk keperluan segelintir org Papua yang menjajaha sesamanya krn menggunakan dana otsus untuk keperluan golongannya dan mengabaikan kesejahteraan orang Papua lainnya.
Mereka itulah yg menjajah sesamanya.