Nama Sekretaris KPU Bukan OAP, Kantor KPU Papua di demo

JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Puluhan Anggota Forum Penegak Afirmatif Papua (FPAP) Mempersoalkan Tiga nama calon Sekretaris KPU yang keluarkan Panitia Seleksi KPU RI 7 Desember lalu, lantaran ketiadaan satupun perwakilan Orang Asli Papua.

FPAP menilai ada kesengajaan dan upaya sistematisasi untuk memarginalkan orang asli Papua dalam jabatan-jabatan strategis seperti dalam jabatan sekretaris KPU Provinsi Papua.

Mereka mendatangi Kantor KPU Papua, Senin (10/12/2018), dan mempertanyakan soal dua nama OAP pejabat pratama calon Sekretaris KPU Papua yang sebelumnya masuk dalam 5 besar Timsel Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KPU RI.

“Kami menyadari dalam mekanisme perekrutan sekretaris KPU mengacu pada aturan, tapi di Papua berlaku UU Otsus dan karena itu afirmasi adalah sebuah keharusan,” kata Benyamin, Koordinator Aksi dihadapan Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay.

Seharusnya, keputusan tim seleksi sekretaris KPU RI tetap memberi tempat kepada calon yang merupakan OAP, namun faktanya tidak ada satupun dari dua nama tersebut, yang diakomodir oleh Timsel. “Dalam era Otsus saat ini, seharusnya jabatan struktural di Papua harus diisi dengan OAP, dengan mengacu pada UU Otsus,” katanya.

Dengan penetapan itu, lanjutnya FPAP berasumsi adanya upaya kesengajaan untuk memarginalisasikan (meminggirkan) OAP dari jabatan-jabatan strategis, dan hal ini dianggap sebagai tindakan jahat karena dilakukan oleh para pejabat negara.

“Ini sebuah tindakan yang mungkin bisa dikatakan “keji” jika dilakukan oleh saudara-saudara nusantara yang hidup dan makan di atas tanah Papua,” katanya menegaskan bahwa KPU dan perangkatnya termasuk sekretaris KPU adalah instrumen yang dipercaya mengawal proses demokrasi, dimana OAP mempercayakan wakilnya duduk di parlemen dan akan memperjuangkan aspirasi politik dan hajat hidup Orang Asli Papua.

“ Disini kami sampaikan kepada seluruh rakyat Papua (juga komisioner KPU Papua) agar lebih berhati-hati terhadap oknum-oknum yang secara sistematis, masif dan terstruktur ingin memarginalkan Orang Asli Papua di atas tanahnya sendiri,” katanya lagi

Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay yang menerima aspirasi tersebut mengatakan akan menindak lanjutinya kepada KPU di Jakarta. “ kita akan membuat sikap dan menyampaikan ini kepada KPU RI, kata Theodorus yang juga memahami kasis FPAP sebagai bagian dari kontrol masyarakat .

Theo mengatakan, pihaknya juga sependapat apalagi UU Otsus memiliki roh dan semangat dalam keberpihakan, perlindungan serta pemberdayaan OAP. “Kita sependapat dengan apa yang digaungkan teman-teman FPAP, untuk mengimplementasikan Otsus,” kata Theo yang didampingi Komisioner KPU, Melkianus Kambu, Sandra Mambrasar dan Frans Letsoin. (redaksi)