RANSIKI, Reportasepapua.com – Dalam rangka penjaringan aspirasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat melaksanakan masyarakat adat Papua. Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren menggelar kegiatan Reses di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).
Pantauan reportasepapua.com dalam kegiatan reses, MRP menyerahkan Maklumat dengan nomor : 001/MRP-PB/III/2019 kepada Klasis GKI di Tanah Papua di Mansel terkait Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 mendatang.
Reses itu dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), LMA Papua Barat, Ketua DPRD Mansel, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan ratusan Masyarakat Adat.
Bupati Pemkab Mansel melalui Kabag Umum, Yulius Indwek dalam sambutannya berharap kepada MRP agar dalam penerimaan CPNS dan STPD, Akmil, Akpol dan lain sebagai yang nantinya akan berhubungan dengan MRP berupa rekomendasi sehingga bisa mengakodir pemuda di Mansel.
“Kami harap MRP bisa memberikan rekomendasi terkait kuota CPNS, TNI, dan Polri. Dalam penerimaan harus 100 persen orang asli Papua,”katanya.
Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren mengatakan reses ini akan berlangsung di 5 kampung di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) yakni Kampung Kobrei, Nenei, Tahota, Isim, dan Momiwaren.
Kemudian mengenai apa menjadi permintaan masyarakat adat terlebih khusus di Mansel kami tetap memperjuangkan seperti penerimaan CPNS, STPDN, TNI dan Polri.
“Saya mau sampaikan bahwa kami sudah memperjuangkan kuota 30 untuk STPDN di Mansel dan Akpol 5 orang. Sedangkan untuk kuota CPNS, kami akan melayangkan surat wasiat kepada Bupati Mansel untuk penerimaan PNS orang asli Papua dan yang lahir besar disini 100 persen,”ujar Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren.
Berikutnya, Ahoren mengutarakan selain pileg tetapi juga dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat jalur Otsus.
“Kami kedepan akan mendorong sebuah regulasi khusus untuk mengamankan semua sektor. Intinya anak-anak Mansel harus bangkit untuk memimpin negari,”tegas Ahoren.
Tak hanya itu dalam reses tersebut Ketua MRP menyebutkan bahwa MRP saat ini telah mendorong sebuah regulasi mengenai Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Wabup di 13 Kabupaten dan Kota.
“Bupati dan wakil bupati harus orang asli Papua. Tapi juga semua jabatan-jabatan esalon di seluruh kabupaten dan kota,”terang dia.
Dalam kegiatan penjaringan aspirasi yang dilakukan langsung oleh Ketua MRP, masyarakat adat juga angkat bicara terkait persoalan ijin perusahan Kepala Sawit dan Perusahan Kayu, di wilayah Mansel. [ONE]
