JAYAPURA, Reportasepapua.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah yang daerahnya akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) segera mencairkan anggaran pemilihan, baik untuk KPUD, Bawaslu daerah dan untuk pengamanan. Karena masih ada beberapa daerah yang belum secara penuh mencairkan anggaran. Seperti saat hadir memberi arahan dalam acara di Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Papua yang digelar di Jayapura, Mendagri kembali mengingatkan soal pencairan anggaran pilkada yang harus segera dicairkan semuanya.
” Kita ingin agar KPU, Bawaslu dan aparat keamanan, ini tiga komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi ini bisa betul-betul gerakannya maksimal. Untuk bisa bergerak maksimal ya tidak ada yang gratis, semua harus dengan anggaran. Dengan biaya. Oleh karena itu, anggaran biaya ini harus segera di penuhi. Terutama yang menjadi kewajiban kepala daerah. NPHD-nya segera cairkan,” katanya.
Karenanya, Mendagri menekankan paling lambat Senin pekan depan, anggaran Pilkada yang telah tertuang dalam NPHD harus dicairkan 100 persen. Untuk Papua sendiri, pencairan anggaran yang sudah cukup lumayan baik hanya satu daerah, yakni di Kabupaten Merauke.
” Di sini yang tinggi 90 persen ke atas atau 90 persen untuk KPU maupun Bawaslu maupun pengamanan, hanya satu yaitu Kabupaten Merauke. Artinya KPU dan Bawaslunya tidak ada alasan ini tidak bisa kerja,” terang Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam jumpa pers bersama wartawan Papua disalah satu hotel kota jayapura, Jumat sore (10/07)
Sementara daerah lain, seperti Yahukimo, kata Mendagri, pencairan anggarannya belum optimal. Misalnya untuk Bawaslu setempat baru dicairkan 45 persen. Sementara untuk pengamanan, nol persen. Sementara yang lumayan tinggi adalah Supiori dan Boven Digul. Namun daerah lain seperti Keerom dan Waropen, masih agak memprihatinkan.
” Mudah mudahan data saya salah, tolong dipenuhi. Saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin. Yang memang perlu jadi perhatian kita adalah yang di Keerom, karena kalau dibayarkan semua dia akan minus 1,4 milyar. Ini mungkin dilakukan secara bertahap untuk Keerom, syukur kalau nanti dari Pemprov membantu 1,2 milyar lumayan. Kemudian ini juga agak rawan, Yahukimo, kalau dibayarkan saldonya ada 50 milyar. Dia masih kekurangan 22 milyar lebih. Kalau kita paksa gajinya tidak bisa dibayar. Okelah kita bertahap. Saya juga nanti sampaikan kepada Dirjen Bina Keuda, khusus untuk Yahukimo ini kalau bisa kita dorong tambahan dari pusat dari APBN. Anggaran-anggaran ini segera cairkan, segera dicairkan, kecuali tadi Keerom dan Yahukimo, yang lainnya segera dicairkan kepada KPU dan Bawaslu supaya betul-betul bisa jalan,” Tutupnya.
Beberapa kabupaten di Papua sudah transfer anggaran Pilkada 100 Persen
Tito Karnavian menyampaikan beberapa kabupaten di Papua sudah melakukan transfer anggaran Pilkada salah satunya adalah yahukimo.
“Kepala daerah jangan sampai ada yang menghambat pelaksanan pilkada kalau sampai ada yang melanggar, ingatkan mereka dengan progam agenda strategis nasional pusat di bidang politik. Ada sanksinya bagi yang melangar dan saya tidak akan segan-segan memberikannya, baik administrasi sampai kepada pemberhentian,” tegasnya dalam rapat koordinasi pelaksaan pilkada di 11 Kabuapaten di Papua, Jumat 10 Juli 2020.
Lanjutnya pemerintah semua sudah tau Papua itu sangat sulit tapi banyak juga yang di selesaikan dengan koordinasi. “Untuk itu saya harapkan pilkada 2020 ini bisa berjalan dengan lancar semua,” jelasnya.
Disampaikannya agar empat kabupaten yang memiliki permasalahan segerah di selesaikan, sehingga tidak menghambat jalannya pilkada di Papua. Tidak hanya itu ia meminta kepada pemkab agar melakukan pencairan 100 persen.
“Ada beberapa persoalan di kabupaten waropen, untuk KPU antara pemdanya ada masalah konflik. Untuk itu ia meminta agar pemerintah setempat,kapolda dan panglima menyelesaikannya, jangan sampai terlambat,”Ungkap mantan Kapolda Papua.
Lalu di Kabuapaten Asmat ada sedikit gangguan yang mana ada kasus penembakan harus ada koordinasi dengan pihak keamanan tolong bantu di redam.
Kabuapaten Keeroom ada anggota KPUnya di pecat dan tugas2nya diambil alih oleh KPU Provinsi, jadi silakan dilaksanakan yang penting tahapannya jalan.
Kabupaten Memberamo Raya ada kekosongan Seketaris KPU sehingga menghambat NPHD segerah lantik, karena tugasnya berat.
Sementara itu KPU Provinsi Papua,Theodorus Kossay menjelaskan jika permasalahan
di Pemerintah Kabupaten Waropen Koordinasinya yang sulit, kemarin Rp 12 M yang sudah di transfer. Sehingga sisa 40 persen. Semoga kedepan bisa lebih lancar dan tidak terulang lagi.
“Sebenarnya di Kabuapaten Waropen terancan terhenti tapi sudah di atasi, awal dibulan maret sempat terhenti. Saat pelantikan PPD itu pemerintah belum keluarkan anggaran, kita hentikan sementara pelantikannya, setelah koodrdinasi pelantikan dilaksanakan dan honor PPD dibayarkan,”jelasnya.
Lalu di Kabuapaten Memberamo Raya akan segerah dilantik, dalam waktu dekat ini, Kabupaten Asmat itu kejadian di tahun 2019, dan akan segerah dilakukan koordinasi.
Dan untuk tahapan anggaran saat ini rata -rata sudah 80 persen secara keseluruhan. Dan ada beberapa kabupaten yang sudah mencapai 100 persen seperti Kabuapaten Yalimo, lalu Kabupaten Merauke. ” Kita berharap minggu depan sudah bisa di transfer sisanya, dan tadi pak Menteri sampaikan agar pemkab bisa selesaikan itu,”ungkapnya
Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Metusalak Infandi juga mengatakan hal yang sama menganai angaran sudah
memang pertemuan bawaslu dan pemda pencairan dalam dua tahap akan dilakukandan ini dasar dari Bawaslu agar berkoordinasi ulang dengan pemda mengenai NPHD untuk realisasi yang sisanya.
“Jadi secara garis besar sudah hampir mencapai 80 persen, untuk 11 kabuapaten kota. Dan sudah ada komitmen dari pemerintahnya tinggal transferan yang sisa,” tuturnya.(Berti)
