JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Dinas kependudukan dan pencatatatan sipil (dispendukcapil) kota jayapura disibukkan dengan antrian masyarakat warga kota jayapura yang datang mengurus dokumen kependudukan dan juga legalisir dokumen sejak diumumkan pendaftaran CPNS tahun 2018 untuk provinsi Papua.
Andi Rahmiwati, Sekertaris Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) kota jayapura, saat diwawancara wartawan mengatakan Pelayanan dari dinas dispendukcapil kota jayapura, sudah sejak minggu lalu, kemungkinan pada saat sudah adanya pengumuman pendaftaran CPNS, tetapi selain itu juga ada warga yang mengurus karena pindah domisili, rusak, hilang dokumen mereka, sehingga membuat warga mengurusnya dan membludak mengurus dokumen kependudukan di dispendukcapil.
“Pelayanan dibuka pada jam 08.00 sampai selesai dan nomor antrian sejak kemarin 250 antrian bahkan kemarin mencapai 300 dilayani sampai jam 18.00 wit. Jadi pada bulan puasa ini dan bulan ramdhan tetap kita layani sampai selesai, dan kita batasi sampai 300 antrian itu pun masih banyak warga yang belum bisa dilayani, sehingga kami menjanjikan untuk besok kembali lagi, bukan hanya pelayanan KK dan KTP saja dan akte kelahiran tetapi juga legalisir dokumen kependudukan.
Andi menambahkan untuk setiap dokumen diberikan syarat 10 lembar masing masing dokumen sehingga untuk legalisir bukan hanya melibatkan bidang yg berkewenangan tetapi kami juga dari kepala seksi hingga bidang sekertariat ikut terlibat didalamnya untuk melayani masyarakat.
“paling banyak di kartu keluarga dan KTP maka kami fungsikan petugas yang ada di bidang capil untuk terlibat dan Kami memperkirakan pasti akan tetap banyak antrian sampai akhir pendaftaran CPNS, dimana warga semakin banyak yg datang,” ungkapnya.
“Kami berharap warga kota atau penduduk yang baru datang yang akan tinggal di kota jayapura agar melapor tepat waktu dan bila ada elemen elemen data yang berubah atau berbeda dengan dokumen lainnya cepat melapor sehingga kami secepatnya memperbaiki, sehingga tidak seperti ini, disaat dibutuhkan ternyata dilihat ada perbedaan satu huruf atau tanggal di data kelahiran yang harus dirubah, hal ini yang membuat sekarang ini banyak warga yang mengurus sama halnya dengan seperti pendaftaran masuk sekolah,” Tutupnya. (Stela)
