Melihat Kondisi Papua saat ini, Fraksi PDIP Rekomendasikan PON 2020 Pindah ke Provinsi Lain

JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Fraksi PDI Perjuangan Minta Gubernur Prakarsai Aksi Restorasi Perdamaian PapuaTerkait situasi yang saat ini tengah terjadi di Papua, Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua menyampaikan rasa prihatin terhadap situasi keamanan di seluruh Papua yang sangat terancam sejak minggu ketiga bulan Agustus 2019, termasuk peristiwa-peristiwa kekerasan/sadis sebelumnya.

“Kami menyampaikan rasa duka yang amat dalam bagi mereka yang kehilangan nyawa dari peristiwa-peristiwa bentrokan atau kekerasan yang sudah terjadi,” kata Mathea Mamoyao ketika menyampaikan laporan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Papua dalam Rapat Paripurna DPR Papua di ruang Sidang DPR Papua, Kamis (26/9/19) malam.

“Kami juga mohon belas kasih dari saudara-saudara untuk merenungkan masalah ini sejenak, betapa nyawa manusia diciptakan dan milik Tuhan bisa dilenyapkan segampang-gampangnya oleh orang lain yang berakal dan berhati nurani,” sambungnya.

Melalui forum sidang paripurna DPR Papua ini, lanjut Mathea, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Gubernur Papua dan pimpinan DPRP untuk memprakarsai aksi Restorasi Perdamaian Papua dengan melibatkan semua orang kunci di Papua guna menyelesaikan konflik di Papua menurut cara kita sendiri yang jauh lebih arif, mendasar, legal dan tuntas didalam bingkai NKRI yang Pancasilais.

“Kami mengusulkan untuk dipindahkan penyelenggaraan PON 2020 ke provinsi lain dan mari kita serius sungguh-sungguh kerjakan Restorasi Perdamaian Papua didalam kasih dan tuntutan Tuhan untuk kesejahteraan banyak orang,” imbuhnya.

Bahkan, kata Sekretaris Komisi I DPR Papua ini mengatakan, jika Stadion Papua Bangkit yang sudah dibangun di Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura, nanti digunakan untuk pertemuan-pertemuan akbar perdamaian dan akhirnya akan dijadikan sebagai monumen Perdamaian Papua atau Papua Tanah Damai.

“Ya, kami menganggap bahwa penyelesaian konflik di Papua jauh lebih penting (urgen) daripada persetujuan terhadap rencana Perubahan APBD TA. 2019. Kalau saudara-saudara sepaham dan sependapat dengan kami, maka kami mengusulkan untuk dipotong tahapan didalam proses rapat paripurna ini, tidak usah bertele-tele dan disetujui saja Rencana Perubahan APBD tahun anggaran 2019 pada sesi ini,” tandas Wanita asal Komoro itu.

Lanjut dikatakan, yang penting uang rakyat yang menderita itu dipakai baik dan benar serta akan dipertanggungjawabkan juga dengan baik dan benar.

“Jadi tidak usah panjang lebar formalitas persidangan ini. Kita gunakan waktu tersisa hari ini dan besok untuk kita bercurah pikiran guna mencari jalan keluar dalam hal penyelesaian konflik di Papua,” tekannya.

Sebab, kata Mathea Mamoyao, jika kita tidak bertindak dari sekarang untuk menyelamatkan orang Papua lain yang memberi suara kedaulatannya kepada kita untuk duduk di DPR Papua ini, maka pada dasarnya kita ini juga secara tidak langsung melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. (Tiara)