NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo
Masyarakat Keluhkan Biaya Rapid Test, DPRD Jayapura : Negara Jangan Tinggal Diam – Reportase Papua

Masyarakat Keluhkan Biaya Rapid Test, DPRD Jayapura : Negara Jangan Tinggal Diam

banner 120x600

SENTANI, Reportasepapua.com – Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Wagus Hidayat mengharapkan agar Pemerintah Pusat dapat memonitor harga tiket pesawat dari Jayapura ke daerah lain maupun dari daerah lain ke Jayapura.

Menurut politisi partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini tingginya harga tiket pesawat ditambah biaya rapid test yang harus dikeluarkan oleh calon penumpang dirasa sangat membebani masyarakat khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang punya keperluan mendadak dan memang harus keluar kota.

“Soal ini, sebenarnya Negara tidak boleh tinggal diam. Karena keselamatan dan kesehatan warga negara itu adalah tanggung jawab Negara. oke di masa pandemi ini memang masyarakat yang ingin keluar kota harus melakukan rapid test terlebih dahulu, bagi kami itu tidak masalah. tapi yang jadi masalah adalah kenapa biaya rapid test itu terlalu mahal, sudah begitu ditanggung sendiri oleh calon penumpang itu. Inikan sama saja membebani masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi menegah ke bawah” katanya kepada Reportasepapua.com, di Sentani Minggu (28/09).

Diapun mengatakan, jika memang semua aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat soal rapid test seluruhnya dibebankan kepada warga, dia menganggap bahwa negara telah gagal dalam melindungi masyarakatnya.

“Karena kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masayrakat itu adalah yang harusnya jadi prioritas utama. Jika pemerintah meminta kepada masayarakat yang mau keluar kota diwajibkan untuk rapid dan swab itu tidak masalah tapi biayanya harus ditanggung oleh pemerintah pusat jangan lagi dibebankan kepada masyarakat” tukasnya.

Oleh sebab itu ia meminta kepada Pemerintah Pusat sekiranya dapat mengevaluasi kembali keputusan soal rapid tes yang dibebankan kepada masayarakat.

“Ini yang saya bingung, kenapa Pemerintah Pusat buat keputusan yang memberatkan masyarakat seperti ini, janganlah diproyekkan ataupun dibisniskan” tambahnya.

Diapun memastikan ada pihak lain yang diuntungkan dalam hal ini, sementara penaganan covid 19 di Indonesia hingga saat ini masih meraba-raba dan belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. (yurie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *